Menurut dia, gelombang demonstrasi selama ini hanya bagian dari sikap salah satu elemen masyarakat terhadap Revisi UU KPK
WAKIL Sekretaris Jenderal DPP PPP Ade Irfan Pulungan menyebut tidak ada kegentingan yang memaksa untuk dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
“Sementara aspek yuridisnya tidsk terpenuhi , tidak ada kekosongan hukum, KPK masih berjalan,” kata Irfan di acara diskusi di Tebet, Jakarta, Selasa .Saat ditanya sikap resmi PPP, Irfan menyebut, partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan ke Jokowi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PDIP: Tidak ada Kegentingan Memaksa untuk Terbitkan Perppu KPKSekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebut 70 persen lebih masyarakat setuju Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPR Sebut Tak Ada Kegentingan untuk Presiden Terbitkan Perppu KPKMenurut Azis, saat ini tidak ada kegentingan dan kekosongan sebagai syarat diterbitkannya Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
PDIP Yakinkan Jika Tak Ada Kegentingan untuk Terbitkan Perppu KPKPDIP memastikan bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas hasil revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK.
Baca lebih lajut »
PPP: Survei LSI Soal Perppu KPK Tak Perlu DiikutiKetua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Arsul Sani berpendapat, survei bukan suatu hasil yang patut dituruti,...
Baca lebih lajut »
PPP: Survei LSI Bukan Penentu Terbitnya Perppu KPKKetua Fraksi PPP di DPR, Arsul Sani menyatakan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bukan penentu terbitnya Perppu KPK PerppuKPK
Baca lebih lajut »
PPP Sebut Survei LSI Soal Perppu KPK Tak Bisa Jadi AcuanKetua Fraksi PPP menyatakan Perppu KPK merupakan opsi terakhir dari semua pilihan yang ada untuk membatalkan atau mengubah kembali UU KPK yang telah direvisi.
Baca lebih lajut »