PDIP memastikan bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas hasil revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK.
“Kalau UU sudah diketok, RUU sudah diketok, nggak ada cara ikut konstitusional law kita, kalau nggak sepakat, judicial review,” tegas kata Sekretaris Fraksi PDIP di DPR Bambang Wuryanto menanggapi hasil survei LSI bahwa ada 70% masyarakat inginkan Perppu KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin .
Karena itu, Ketua DPP PDIP ini menegaskan hukum konstitusional harus ditegakkan. Dia juga meminta agar media juga tidak membuat gaduh dengan tulisan-tulisan yang mempertentangkan soal ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PDIP: Tidak ada Kegentingan Memaksa untuk Terbitkan Perppu KPKSekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebut 70 persen lebih masyarakat setuju Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Tidak Genting, PDIP Sebut Jokowi Tak Perlu Terbitkan Perppu KPKPolitikus PDIP Masinton Pasaribu menilai, secara yuridis belum ada kegentingan yang mendesak, sehingga Presiden Jokowi harus...
Baca lebih lajut »
Fraksi PDIP: Pembatalan Revisi UU KPK Lewat MK, Bukan PerppuBambang Wuryanto menilai pembatalan lewat MK tidak memenuhi unsur.
Baca lebih lajut »
Polemik Perppu KPK: Gerindra Pengin Jokowi Undang Parpol NonkoalisiDesakan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perppu KPK terus mengalir PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Survei LSI: Perppu KPK Jalan Keluar dari Publik untuk JokowiHasil survei LSI menyatakan tingkat kepercayaan publik untuk DPR hanya 40 persen, dan pengesahan revisi UU KPK pemicu demonstrasi.
Baca lebih lajut »
Ramai Dukungan untuk Perppu KPK, Tunggu Apalagi, Pak Jokowi?Dorongan ke Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK terus bergulir. Kapan Jokowi akan eksekusi?
Baca lebih lajut »