Ketua Fraksi PPP di DPR, Arsul Sani menyatakan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bukan penentu terbitnya Perppu KPK PerppuKPK
. Seperti diketahui, survei tersebut menunjukkan 76,3 persen masyarakat menginginkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi segera mengambil kebijakan tersebut.
"Survei itu jadi bahan pertimbangan saya kira, bukan jadi bahan penentu," kata Arsul, merespons survei LSI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin .Sekretaris Jenderal DPP PPP itu menilai bahwa penentuan terbitnya Perppu tidak bisa hanya didasarkan hasil survei, tetapi harus melalui kajian yang sifatnya akademik hingga ruang perdebatan publik.
"Itulah saya kira yang harus kita pakai untuk menentukan nanti apakah jalannya legislative review atau Perppu atau judicial review," tegas Arsul.Legislator asal Jawa Tengah ini juga menyebutkan bahwa fraksinya bersama partai Koalisi Indonesia Kerja, di Senayan, memandang penerbitan Perppu sebagai opsi terakhir dari kemungkinan pilihan yang ada.
Selain itu, katanya, survei yang dirilis oleh LSI menghasilkan temuan bahwa masyarakat mendukung Perppu KPK, karena isu tersebut sudah menjadi topik utama di media-media nasional. Sehingga, hasil survei tersebut bukan sesuatu yang harus dituruti.Namun demikian, bila pada akhirnya presiden mengeluarkan Perppu KPK, Fraksi PPP tidak bisa berspekulasi bagaimana sikap yang akan diambil masing-masing fraksi di parlemen.
"Kami tidak bisa berkalau-kalau, karena pada saat kami bertemu dengan presiden pada hari Senin malam lalu di Istana Bogor, presiden belum buat keputusan. Presiden hanya menyampaikan, pada saat mau membuat keputusan akan berkomunikasi kembali dengan parpol-parpol. Itu saja," tandas Arsul.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PPP: Survei LSI Soal Perppu KPK Tak Perlu DiikutiKetua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Arsul Sani berpendapat, survei bukan suatu hasil yang patut dituruti,...
Baca lebih lajut »
Survei LSI: 76,3 Persen Responden Setuju Presiden Terbitkan Perppu KPKMayoritas responden setuju jika Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Survei LSI: 12,9% Masyarakat Tolak Presiden Terbitkan Perppu KPKHasil survei LSI menemukan fakta bahwa 76,3 persen masyarakat setuju Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Survei LSI: Perppu KPK Jalan Keluar dari Publik untuk JokowiHasil survei LSI menyatakan tingkat kepercayaan publik untuk DPR hanya 40 persen, dan pengesahan revisi UU KPK pemicu demonstrasi.
Baca lebih lajut »
Survei LSI, Masyarakat Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPKHasil survei menunjukan 59,7% masyarakat tahu tentang demonstrasi mahasiswa. Hanya 40,3% yang tidak mengikuti berita tentang aksi unjuk rasa tersebut.
Baca lebih lajut »
Fraksi PPP: Survei bukan penentu terbitkan PerppuKetua Fraksi PPP DPR RI Arsul Sani menilai survei yang dilakukan sebuah lembaga, bukan sebagai penentu diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti ...
Baca lebih lajut »