Politikus Golkar menilai tidak benar apabila presiden didesak terbitkan Perppu KPK.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Firman Soebagyo menilai inkonstitusional apabila ada pihak-pihak yang mencoba menekan Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang KPK. Dia meminta semua pihak untuk memahami proses bernegara sesuai konstitusi.
Baca Juga Dia menilai masyarakat tidak bisa menggunakan pola-pola penekanan yang di luar sistem. Sebab, proses penyusunan maupun mengubah UU ada jalur konstitusional yang harus dilakukan. Firman mengatakan, penekanan sejumlah elemen kepada presiden untuk mengeluarkan Perppu itu tidak dibenarkan dalam konstitusi karena revisi UU KPK itu merupakan bagian dari proses bernegara yang diatur dalam UU."Kalau semuanya kemudian diobrak-abrik dengan cara tekanan-tekanan demo-demo begini, ya tentunya tidak tepat, ini akan merusak sistem demokrasi kita," ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Politisi Golkar: inkonstitusional tekan Presiden terbitkan Perppu KPKAnggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Firman Soebagyo menilai inkonstitusional apabila ada pihak-pihak yang mencoba menekan Presiden Joko Widodo agar ...
Baca lebih lajut »
Jimly: Sulit Bagi Presiden Terbitkan Perppu KPKJimly Asshiddiqie mengatakan Presiden Joko Widodo bakal sulit menerbitkan Perppu KPK pasalnya Jokowi memiliki tanggung jawab moral terhadap proses revisi UU KPK
Baca lebih lajut »
Pengamat sebut tidak ada urgensinya Jokowi terbitkan Perppu KPKPengamat Politik dari ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, menyebutkan, tidak ada urgensinya Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah ...
Baca lebih lajut »
Perppu KPK Belum Terbit, Pemerintah Harus Cari Solusi KonkretPerwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PTM Zona V Ahmad Rizki Mubarak mengatakan, tuntutan kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu KPK belum terpenuhi. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Adhie Massardi sebut penerbitan Perppu KPK akan rusak demokrasiKoordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait UU KPK hasil ...
Baca lebih lajut »