Jimly Asshiddiqie mengatakan Presiden Joko Widodo bakal sulit menerbitkan Perppu KPK pasalnya Jokowi memiliki tanggung jawab moral terhadap proses revisi UU KPK
Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan Presiden Joko Widodo bakal sulit menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK. Pasalnya, Jokowi mempunyai tanggung jawab moral atas proses revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Jimly mengatakan proses pembahasan dan pengesahan revisi UU KPK merupakan kesepakatan DPR dan pemerintah. Menurut dia, terlihat sulit bagi Presiden Jokowi membatalkan lagi hasil kesepakatan tersebut dengan penerbitan Perppu KPK. Jimly mengakui bahwa Perppu merupakan langkah konstitusional dan merupakan hak subjektif presiden dengan mempertimbangkan situasi kegentingan memaksa. Namun, menurut dia, masih ada langkah lain yang juga konstitusional jika keberatan dengan UU KPK hasil revisi.
"MK bisa mengadili formil dan materilnya . Kalau prosesnya dianggap inkonstitusional, maka semuanya batal, selesai urusannya. Namun, kalau MK tolak gugatan pemohon, maka secara formil dan materil UU KPK dianggap konstitusional. Jadi, semuanya terpulang MK," tandas Anggota DPD ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengamat sebut tidak ada urgensinya Jokowi terbitkan Perppu KPKPengamat Politik dari ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, menyebutkan, tidak ada urgensinya Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah ...
Baca lebih lajut »
Adhie Massardi sebut penerbitan Perppu KPK akan rusak demokrasiKoordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait UU KPK hasil ...
Baca lebih lajut »
Perppu KPK Belum Terbit, Pemerintah Harus Cari Solusi KonkretPerwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PTM Zona V Ahmad Rizki Mubarak mengatakan, tuntutan kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu KPK belum terpenuhi. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Pilih jalur konstitusi, BEM Jakarta tolak Perppu KPKBadan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta menolak Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan (Perppu) terkait revisi ...
Baca lebih lajut »
Pengamat: Desakan penerbitan Perppu KPK adalah pemaksaan kegentinganDirektur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus menilai desakan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti ...
Baca lebih lajut »