Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus menilai desakan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti ...
Direktur Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus saat menjadi pembicara dalam acara"Habis Demo Terbitlah Perppu" di Tebet Jakarta Selatan, Selasa .
Jakarta - Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus menilai desakan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atas revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang semakin kencang didengungkan, terkesan dipaksakan. Dia mengatakan, dorongan dikeluarkan Perppu KPK patut dipertanyakan. Dorongan itu, menurutnya, seolah negara akan tenggelam jika Perppu tidak dikeluarkan.Padahal, kata dia, dalam aturan ketatanegaraan, masih ada upaya hukum lanjutan bagi para pihak yang berkeberatan dengan revisi UU KPK.ke Mahkamah Konstitusi. Jika benar mau tertib hukum, maka silahkan tempuh jalur konstitusional tersebut," kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Penerbitan Perppu KPK dan Judicial Review Tidak Bisa Dilakukan Saat IniPenerbitan Perppu KPK dan judicial review oleh beberapa kalangan hanya akan mendatangkan hasil yang prematur. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Perppu KPK Dinilai Tidak Penuhi Syarat Kegentingan MemaksaSyarat kegentingan memaksa untuk menerbitkan Perppu tidak terpenuhi dalam kondisi pada saat ini.
Baca lebih lajut »
Hidayat PKS: Jangan Sampai Indonesia jadi Negeri PerppuHidayat mengingatkan, pertimbangan perppu harus benar-benar melihat apakah ada kegentingan memaksa maupun kekosongan hukum. Perppu
Baca lebih lajut »
Harap Perppu Terbit, KPK Serahkan Nasib Pemberantasan Korupsi ke PresidenKPK menyerahkan sepenuhnya nasib pemberantasan korupsi kepada Presiden. Termasuk soal penerbitan Perppu.
Baca lebih lajut »
Jokowi Disebut Gamang Soal Perppu UU KPK, Arteria Dahlan: Presiden yang Enggak Bisa Ditekan-tekan - Tribun WowArteria Dahlan berikan penilaian mengenai sikap Jokowi dalam memutuskan penerbitan perppu UU KPK, yang banyak ditolak masyarakat.
Baca lebih lajut »
Soal Perppu KPK, Buya Syafii: Saya Harap Presiden Ambil Keputusan TegasDewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Buya Syafii Maarif bicara soal desakan Presiden menelurkan Perppu untuk mencabut UU KPK.
Baca lebih lajut »