Kekuatan argumentasi bisa disalurkan di MK daripada meminta Presiden mengeluarkan Perppu.
Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil menyatakan, pihak yang menolak Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi . Langkah ini lebih tepat daripada menggelar aksi unjuk rasa.
“Sebagai negara hukum yang demokratis, maka sudah selayaknya dan sepatutnya kekuatan argumentasi kita diarahkan ke Mahkamah Konstitusi,” kata Nasir dalam keterangan di Jakarta, Jumat . Nasir mengatakan, seharusnya MK dimanfaatkan untuk menyalurkan keberatan terhadap UU."Kita mempunyai MK, tetapi kemudian tidak dimanfaatkan. Tidak menyalurkan kekuatan kita ke situ. Seharusnya, memang kalangan akademisi atau civitas akademika itu mengerahkan kekuatan akal pikiran ke MK, jadi sambil berjalan,” ujarnya
Nasir menyesalkan ada pihak yang menganggap remeh uji materi di MK. Pihak tersebut justru berharap agar Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang . “Kalau mau menguji UU itu, apakah konstitusional, ya,, ke MK. Jangan berpikir, akan lama sekali, butuh waktu. Ada beberapa aktivis mengatakan 'oh, lama itu' nanti di MK. Selama ini mereka juga melakukan uji materi lama juga,” kata Nasir.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Legislator PKS tolak revisi UU Pelayaran yang hapus asas cabotageAnggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sigit Sosiantomo mengkritisi usulan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang ...
Baca lebih lajut »
PKS Sarankan Penolak Revisi UU KPK Adu Argumen di MKPKS khawatir fungsi Mahkamah Konstitusi tidak dipilih untuk menyelesaikan masalah UU KPK lantaran publik terus mendesak Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Nasir PKS Lebih Setuju Revisi UU KPK Diterapkan DahuluAnggota Fraksi PKS di DPR, Nasir Djamil, lebih setuju perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dipakai terlebih dahulu daripada dianulir menggunakan Perppu. RevisiUUKPK
Baca lebih lajut »
Pengamat Sebut PKS dan Gerindra Lemah Dalam Lobi PolitikPengamat Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai PKS dan...
Baca lebih lajut »
Nasdem Desak RUU PKS Segera Disahkan'Karena tiap tahun angka kekerasan seksual terus meningkat,' kata Ketua DPP Nasdem bidang Perempuan dan Anak Amelia Anggraini.
Baca lebih lajut »
Korban Kekerasan Seksual Terus Meningkat, RUU PKS Mendesak DiundangkanPartai Nasdem menilai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mendesak disahkan. RUU ini harus dituntaskan...
Baca lebih lajut »