Anggota DPR RI ini menilai, bukan tidak mungkin sembilan fraksi di DPR menolak Perppu KPK yang mungkin diterbitkan presiden. PerppuKPK
- Polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk menganulir Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi terus bergulir.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani bukan menerbitkan Perppu jalan merevisi UU KPK baru."Kalau tanyanya saya atau PPP opsinya legislatif review itu menjadi relevan ketika ada elemen masyarakat mengajukan JR ke MK. Caranya gimana begitu alat kelengkapan dewan terbentuk di Prolegnas kami bicarakan sekaligus prolegnas 2020 pemerintah ajukan revisi UU KPK atas UU hasil revisi itu," kata Arsul, Senin .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Pastikan Keamanan Kompleks DPR Jelang Pelantikan PresidenMenjelang pelantikan Presiden dan Wapres, Indra mengungkapkan bahwa Pimpinan DPR RI juga memberikan dukungan dan semangat penuh kepada seluruh petugas keamanan.
Baca lebih lajut »
Pengamat sebut tidak ada urgensinya Jokowi terbitkan Perppu KPKPengamat Politik dari ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, menyebutkan, tidak ada urgensinya Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah ...
Baca lebih lajut »
Presiden Tidak Bisa Ditekan untuk Terbitkan Perppu KPK
Baca lebih lajut »
UU KPK Dinilai sudah Baik, Perppu tidak Perlu Terbitkekalahan di praperadilan menunjukkan ada mekanisme yang perlu dikuatkan di tubuh KPK, yakni pengawasan.
Baca lebih lajut »
Politisi Golkar: inkonstitusional tekan Presiden terbitkan Perppu KPKAnggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Firman Soebagyo menilai inkonstitusional apabila ada pihak-pihak yang mencoba menekan Presiden Joko Widodo agar ...
Baca lebih lajut »