Golkar menilai, upaya penekanan elemen masyarakat terhadap Jokowi tidak dibenarkan konstitusi.
Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Golkar Firman Soebagyo meminta Presiden Joko Widodo tidak ditekan untuk mengeluarkan Perppu KPK. Firman mengatakan, semua pihak harus memahami proses bernegara sesuai konstitusi.
Firman mengatakan, kalau permintaan tersebut dituruti maka hanya akan terjadi parlemen jalanan. Wakil Ketua Baleg saat revisi UU KPK dijalankan itu bilang lebih baik menempuh jalur Mahkamah Konstitusi. Firman menilai, upaya penekanan elemen masyarakat kepada Jokowi itu tidak dibenarkan konstitusi. Dia menilai tidak tepat presiden ditekan dengan demo untuk keluarkan Perppu KPK.
2 dari 3 halamanGugat ke MK"Itu adalah pressure yang inkonstitusional itu adalah melanggar UU. Oleh karena itu koridornya adalah silakan nanti ketika sudah 30 hari, otomatis jadi UU maka silakan menggugat . Presiden kan juga dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan UU ini direvisi kan ada masukan-masukan dari rakyat," imbuhnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Politisi Golkar: inkonstitusional tekan Presiden terbitkan Perppu KPKAnggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Firman Soebagyo menilai inkonstitusional apabila ada pihak-pihak yang mencoba menekan Presiden Joko Widodo agar ...
Baca lebih lajut »
Politikus: Tekan Presiden Terbitkan Perppu InkonstitusionalPolitikus Golkar menilai tidak benar apabila presiden didesak terbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Pengamat sebut tidak ada urgensinya Jokowi terbitkan Perppu KPKPengamat Politik dari ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, menyebutkan, tidak ada urgensinya Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah ...
Baca lebih lajut »
Adhie Massardi sebut penerbitan Perppu KPK akan rusak demokrasiKoordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait UU KPK hasil ...
Baca lebih lajut »
Perppu KPK Belum Terbit, Pemerintah Harus Cari Solusi KonkretPerwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PTM Zona V Ahmad Rizki Mubarak mengatakan, tuntutan kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu KPK belum terpenuhi. PerppuKPK
Baca lebih lajut »