Situasi kegentingan memaksa tidak terpenuhi dalam polemik UU KPK, sehingga Presiden Jokowi tidak perlu menerbitkan Perppu.
Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Supardji Ahmad mengatakan, lebih tepat mengajukan uji materi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ke Mahkamah Konstitusi dibandingkan mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU . Menurut Supardji, uji materi ke MK lebih efektif dan pasti, karena batu ujinya adalah UUD 1945.
"Perppu itu memang konstitusional, tetapi usianya tidak lama, karena akan dinilai DPR untuk disetujui atau tidak. Jika disetujui oleh DPR, maka Perppunya akan berlaku menjadi UU KPK dan publik akan pertanyakan sikap DPR yang berubah begitu cepat. Kalau Perppu tidak disetujui DPR, maka UU KPK hasil revisi yang berlaku sebagai UU," jelas dia.
Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua,undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Kalau pun undang-undang tersebut telah tersedia, itu dianggap tidak memadai untuk mengatasi keadaan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengamat: Desakan penerbitan Perppu KPK adalah pemaksaan kegentinganDirektur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus menilai desakan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti ...
Baca lebih lajut »
Bertemu SBY, Jokowi Tidak Bahas Perppu KPK'(Membahas) yang banyak berkaitan politik, dengan situasi keadaan kita akhir-akhir ini,' kata Jokowi. Nasional
Baca lebih lajut »
Penerbitan Perppu KPK dan Judicial Review Tidak Bisa Dilakukan Saat IniPenerbitan Perppu KPK dan judicial review oleh beberapa kalangan hanya akan mendatangkan hasil yang prematur. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Politisi PKS Tak Satu Suara soal Perppu KPKNasir Djamil mendorong pihak-pihak yang tidak menyetujui revisi UU KPK agar menempuh jalur konstitusi.
Baca lebih lajut »
Harap Perppu Terbit, KPK Serahkan Nasib Pemberantasan Korupsi ke PresidenKPK menyerahkan sepenuhnya nasib pemberantasan korupsi kepada Presiden. Termasuk soal penerbitan Perppu.
Baca lebih lajut »
Pilih jalur konstitusi, BEM Jakarta tolak Perppu KPKBadan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta menolak Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan (Perppu) terkait revisi ...
Baca lebih lajut »