Putusan Mahkamah Konstitusi No 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden menjadi momentum tepat untuk memperbaiki sistem pemilu. Wamen Pertanian, Sudaryono, menegaskan investasi besar di sektor peternakan sapi yang sedang berlangsung akan melibatkan peternak sapi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan memastikan ketahanan pasokan daging dalam negeri.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden menjadi momentum tepat untuk memperbaiki sistem pemilu
Salah satu langkah penting adalah mendatangkan sapi dari luar negeri, terutama dari Brasil, yang memiliki populasi sapi besar dan cocok dengan kondisi tropis Indonesia. Wamentan Sudaryono juga menekankan langkah-langkah ini merupakan bagian dari kesiapan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan daging dalam negeri, termasuk mendukung program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada bulan ini. Program ini membutuhkan bahan baku dalam skala besar, yang salah satunya akan dipenuhi melalui peningkatan produksi peternakan sapi.
Pemilu Mahkamah Konstitusi Sistem Pemilu Investasi Peternakan Sapi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MK Cabut Batas Ambang Batas Pencalonan Capres-CawapresMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (paslon capres-cawapres) pada hari pertama tahun hukum 2025. MK juga memutuskan sejumlah perkara uji materi lainnya, termasuk aturan foto dalam kampanye, syarat TOEFL di tes kerja, dan batas umur notaris.
Baca lebih lajut »
MK Tutup Pencalonan Presiden Tanpa Batas Ambang, Beruntununtukan Semua Partai PolitikPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menutup pencalonan presiden dan wakil presiden tanpa batas ambang dianggap menguntungkan semua partai politik. Putusan ini memberi angin segar bagi parpol karena dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus membentuk koalisi. Sebelumnya, MK menganggap ambang batas sebagai kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang.
Baca lebih lajut »
Perubahan wajah politik tanpa ambang batasMahkamah Konstitusi (MK) sudah membuat keputusan mengejutkan di awal tahun 2025 dengan menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential ...
Baca lebih lajut »
MK Hapus Syarat Ambang Batas 20 Persen untuk Pencalonan PresidenMahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk seluruhnya.
Baca lebih lajut »
Putusan MK Hilangkan Ambang Batas Pencalonan Presiden, Momentum untuk Perbaikan Sistem PemiluPutusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden menjadi momentum tepat untuk memperbaiki sistem pemilu.
Baca lebih lajut »
MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Momentum untuk Perbaiki Sistem PemiluPutusan Mahkamah Konstitusi No 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden menjadi momentum tepat untuk memperbaiki sistem pemilu. MK juga mengkaji kasus kerugian negara akibat pencemaran lingkungan dari tambang timah yang mencapai Rp300 triliun. Jaksa kesulitan membuktikan kerugian tersebut hingga akhir persidangan.
Baca lebih lajut »