Pemerintah didesak mencari solusi agar proyek infrastruktur tetap berjalan.
JAKARTA, KOMPAS – Pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum berpotensi menurunkan kontribusi sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Selain itu, pemangkasan anggaran ini juga dikhawatirkan akan menyebabkan terhentinya berbagai proyek infrastruktur, yang pada akhirnya berdampak pada pemutusan hubungan kerja bagi pekerja konstruksi.
Selain itu, pemangkasan anggaran diperkirakan akan berdampak pada proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan, sehingga berisiko membuat jutaan tenaga kerja yang terkait sektor konstruksi akan kehilangan pekerjaan. "Terhambatnya produksi bahan baku di pabrik akibat stagnasi proyek akan berdampak langsung pada tenaga kerja di sektor ini. Para pekerja pabrik dan produsen bahan bangunan pun berisiko mengalami PHK," ujar Erie.Foto aerial jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar dengan Menara Siger yang ikonik di Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Rabu . Infrastruktur jalan tol dan pelabuhan Bakauheni semakin meningkatkan konektivitas Jawa dan Sumatera.
Pemerintah harus memberikan kepastian investasi dari swasta baik dalam dan luar negeri untuk menutupi kekurangan anggaran dan keberlanjutan proyek pembangunan infrastruktur tidak mangkrak. FKJKI juga mengusulkan relaksasi regulasi guna mempermudah akses pendanaan dan perizinan proyek infrastruktur.Program Makan Bergizi Gratis di SMK Negeri 7 Palembang, Sumatera Selatan, Selasa .
"Kementerian PU sudah terbiasa membangun. Target utama kami adalah memastikan setiap proyek yang dimulai harus diselesaikan. Tidak boleh ada yang mangkrak, karena itu bukan pakem kami," ujar Dody.Pembangunan hunian untuk Aparatur Sipil Negara di Ibu Kota Nusantara , Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu .
Menurut Dradjad, dalam kebijakan efisiensi ini, pemerintah berusaha menyeimbangkan kebutuhan anggaran untuk program prioritas dengan dampaknya terhadap sektor lain. Pertumbuhan ini selaras dengan meningkatnya belanja modal pemerintah untuk sektor konstruksi serta pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol, bendungan, kawasan industri, dan kawasan pariwisata.Menurut Erie, sektor konstruksi pada 2025 akan menghadapi tantangan besar akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Tidak menutup kemungkinan, kontribusi sektor ini terhadap perekonomian akan mengalami penurunan.
Jika proyek pembangunan terhambat atau bahkan terhenti, maka distribusi bahan bangunan juga akan ikut terganggu. "Efisiensi anggaran di sejumlah kementerian, termasuk Kementerian PU, berdampak pada berbagai sektor. Jangan sampai anak-anak mendapatkan makanan bergizi gratis, tetapi pada saat yang sama, orang tua mereka, khususnya para pekerja konstruksi, harus mengalami PHK karena tidak lagi terserap di sektor tersebut. Ini adalah ironi," kata Erie.
Pertumbuhan Ekonomi Phk Infrastruktur Utama
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wamen PU Sebut Pemangkasan Anggaran Bikin Proyek Infrastruktur TergangguKementerian PU menyatakan pemangkasan anggaran ini mempengaruhi seluruh proyek, termasuk yang berada di wilayah Otorita IKN
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran Infrastruktur Berisiko Gerus Performa Emiten SemenIndustri semen masih menghadapi tantangan kelebihan pasokan karena rendahnya penyerapan produksi.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Ungkap Rincian Belanja Kementerian yang Bakal Terdampak Pemangkasan AnggaranMenteri Keuangan Sri Mulyani merinci pos anggaran dari kementerian dan lembaga yang bakal dipangkas setelah terbitnya Inpres Prabowo.
Baca lebih lajut »
Menteri ATR/BPN Pangkas Anggaran 35,72 Persen untuk Efisiensi APBNMenteri ATR/BPN Nusron Wahid mengumumkan rencana pemangkasan anggaran sebesar 35,72 persen atau Rp 2,305 triliun dari total anggaran Rp 6,4 triliun tahun anggaran 2025. Hal ini sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi anggaran APBN dan APBD. Selain pemangkasan, terdapat juga pemblokiran anggaran perjalanan dinas dan paket meeting senilai Rp 326,4 miliar. Nusron juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN akan memperoleh pinjaman luar negeri melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca lebih lajut »
MTI Soroti Pemangkasan Angaran Infrastruktur hingga Subsidi TransportasiWakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI, Djoko Setijowarno menuturkan, program MBG silakan berlangsung, tetapi program-program yang menyangkut pelayanan publik dasar jangan dikorbankan.
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran PU Rp 81 Triliun, Proyek Pembangunan TergangguKementerian Pekerjaan Umum (PU) dihadapkan pada pemotongan anggaran Rp 81 triliun untuk tahun 2025 akibat kebijakan efisiensi APBN. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyatakan pemotongan ini tidak termasuk belanja pegawai dan proyek-proyek HLN dan SBSN tetap berjalan. Namun, berbagai proyek pembangunan lainnya kemungkinan terganggu.
Baca lebih lajut »