Walau pemotongan anggaran banyak dikeluhkan, di sisi lain, layak pula didukung guna mendongkrak kualitas integritas birokrat.
Upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengefisienkan anggaran masih banyak menuai perdebatan. Pemangkasan anggaran tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Selanjutnya kebijakan itu ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati itu, dilakukan terhadap belanja operasional dan non-operasional di seluruh Kementerian/Lembaga. Dalam Tahun Anggaran 2025 jumlahnya sebesar Rp 256,1 triliun.
Lembaga-lembaga tersebut ialah Badan Pemeriksa Keuangan , Mahkamah Agung , Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan , Kepolisian Negara Republik Indonesia , Badan Narkotika Nasional , Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan , Bendahara Umum Negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat , Badan Intelijen Negara , Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan , Mahkamah Konstitusi , Komisi Pemberantasan Korupsi , Badan Gizi Nasional, Kementerian Koordinator...
Di satu sisi, pemangkasan anggaran terutama jika dilakukan di sektor-sektor produktif, seperti infrastruktur dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, jika tidak selektif dapat pula berdampak negatif terhadap investasi, lapangan kerja, dan produktivitas kerja. Ujungnya, dapat pula berdampak pada stabilitas sosial.
Lengkapnya, survei yang dilakukan secara periodik tahunan tersebut pada tahun 2024 melibatkan 641 instansi, yakni 94 Kementerian dan Lembaga, 37 pemerintah provinsi, 508 pemerintah kabupaten dan kota, serta dua BUMN. SPI yang dilakukan secara periodik setiap tahun ini menggunakan tiga sumber penilaian, yaitu penilaian yang dilakukan oleh kalangan pegawai Kementerian dan Lembaga, pengguna layanan atau mitra kerja sama, dan para ahli dari berbagai kalangan.
Menjadi semakin mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, SPI 2023, terdapat peningakatan yang signifikan dari ketiga indikator yang dicermati yang sekaligus menunjukkan terpuruknya integritas aparatur negara sepanjang setahun terakhir.Pada level yang lebih kompleks, terkait dengan pemanfaatan belanja operasional dan non-operasional lainnya, praktik inefisiensi yang mengarah pada kebobrokan integritas juga tampak.
Akibatnya, struktur kabinet pemerintahan yang terbentuk menjadi “gemuk”, dengan jumlah pejabat yang lebih banyak ketimbang periode pemerintahan sebelumnya. Dalam Kabinet Merah Putih yang dibentuknya itu, terdapat 7 Menko, 41 Menteri, 55 Wamen, dan 5 Pejabat Setingkat Menteri. Ataukah terdapat berbagai pertimbangan lain yang mendasari kebijakan tersebut. Namun faktanya, berbagai Kementerian atau Lembaga yang idealnya menjadi tulang punggung dalam menjalankan program-program andalan pemerintahan terkena efisiensi anggaran.Sejumlah pegawai kementerian di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, saat jam pulang kerja . Sejumlah Kementerian mulai melaksanakan penerapan efisiensi, seperti pulang kerja sesuai jam kerja dan tidak ada lembur seiring adanya pemangkasan anggaran.
Dalam pemandangan lain, fakta inefesiensi yang terjadi dalam tubuh birokrasi pemerintahan mudah terdeteksi dan seolah sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan. Dari sisi penegakan hukum, pemanfaatan belanja operasional dan non-oprasional yang mudah terselewengkan semacam itu berujung pada kadar integritas birokrat yang bobrok.
Pemangkasan Anggaran Anggaran Kementerian Korupsi Anggaran
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pegawai LPSK Unjuk Rasa Tolak Pemangkasan Anggaran 62 PersenKaryawan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan unjuk rasa di Gedung LPSK menolak pemangkasan anggaran hingga 62 persen. Menurut pegawai, pemangkasan anggaran akan berdampak pada operasional LPSK, termasuk kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban. Pemangkasan anggaran juga terasa di Komisi Yudisial yang dipotong 54 persen. Penghematan anggaran juga dilakukan di berbagai sektor, termasuk tenaga honorer, sebagai bagian dari kebijakan Presiden terkait penghematan anggaran.
Baca lebih lajut »
Menteri ATR/BPN Pangkas Anggaran 35,72 Persen untuk Efisiensi APBNMenteri ATR/BPN Nusron Wahid mengumumkan rencana pemangkasan anggaran sebesar 35,72 persen atau Rp 2,305 triliun dari total anggaran Rp 6,4 triliun tahun anggaran 2025. Hal ini sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi anggaran APBN dan APBD. Selain pemangkasan, terdapat juga pemblokiran anggaran perjalanan dinas dan paket meeting senilai Rp 326,4 miliar. Nusron juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN akan memperoleh pinjaman luar negeri melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca lebih lajut »
Wamen PU Sebut Pemangkasan Anggaran Bikin Proyek Infrastruktur TergangguKementerian PU menyatakan pemangkasan anggaran ini mempengaruhi seluruh proyek, termasuk yang berada di wilayah Otorita IKN
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran Belanja K/L 2025: Dukungan terhadap Inpres Efisiensi BelanjaBerbagai kementerian dan lembaga di Indonesia melakukan pemangkasan anggaran belanja tahun anggaran 2025 untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran PU Rp 81 Triliun, Proyek Pembangunan TergangguKementerian Pekerjaan Umum (PU) dihadapkan pada pemotongan anggaran Rp 81 triliun untuk tahun 2025 akibat kebijakan efisiensi APBN. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyatakan pemotongan ini tidak termasuk belanja pegawai dan proyek-proyek HLN dan SBSN tetap berjalan. Namun, berbagai proyek pembangunan lainnya kemungkinan terganggu.
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran PUPR, Diana: Semua Proyek TergangguMenanggapi pemangkasan anggaran PUPR sebesar 80 persen yang mencapai Rp 88,76 triliun, Diana Puspa mengatakan bahwa semua proyek, termasuk jalan, bendungan, irigasi dan bangunan, akan terganggu. Diana menjelaskan bahwa Kementerian PU harus memprioritaskan proyek nasional karena keterbatasan anggaran. Dody, mengatakan bahwa mereka akan bekerja secara efektif dan efisien untuk mengatasi hal ini dengan mengurangi perjalanan dinas, rapat yang tidak efisien dan biaya konsumsi.
Baca lebih lajut »