Menurut PDIP, langkah yang tepat yaitu legislative review dan judicial review UU KPK.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan fraksinya menilai saat ini langkah yang paling tepat terkait polemik UU KPK yaitu menempuh jalur hukum melalui judicial review dan atau legislative review. Langkah itu menurut dia, lebih tepat dari pada Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .
Dia menyarankan agar revisi UU KPK yang baru saja disahkan menjadi UU itu dilakukan melalui judicial review atau legislatif review atau revisi kembali. Kedua langkah itu menurut dia sedikit memakan waktu tetapi prosesnya lebih sehat karena ada di jalur hukum, bukan dengan hasil tarik menarik kepentingan politik.
Hendrawan menjelaskan semangat awal merevisi UU KPK pada awalnya KPK sebagai lembaga superbody dinilai perlu checks and balances maka dibuat Dewan Pengawas dengan harapan bisa menjadi penyeimbang. Dia mengatakan, dengan pembentukan Dewan Pengawas, KPK akan menggunakan sistem dua lapis atau two tiers, dan itu telah terbukti menjaga dan menciptakan suatu keseimbangan dalam kewenangan yang besar dan dinilai sebagai tata kelola modern yang bagus.
JK justru berpendapat sebaiknya Perppu KPK jalan terakhir yang ditempuh pemerintah."Itu didiskusikan, didebatkan per hari cukup kan dengan debat-debat per hari itu. Tapi saya kira sangat penting, itu jalan terakhir lah perppu itu," ujar JK saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Fraksi PDIP: Pembatalan UU KPK harus lewat 'judicial review'Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto menyampaikan, pembatalan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ...
Baca lebih lajut »
Fraksi PDIP: Pembatalan Revisi UU KPK Lewat MK, Bukan PerppuBambang Wuryanto menilai pembatalan lewat MK tidak memenuhi unsur.
Baca lebih lajut »
PDIP: Tidak ada Kegentingan Memaksa untuk Terbitkan Perppu KPKSekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebut 70 persen lebih masyarakat setuju Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
PDIP Yakinkan Jika Tak Ada Kegentingan untuk Terbitkan Perppu KPKPDIP memastikan bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas hasil revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK.
Baca lebih lajut »
Politikus PDIP: Perppu KPK Bisa Jadi Diktator KonstitusiPDIP meminta semua pihak tidak mendesak Jokowi mengeluarkan perppu.
Baca lebih lajut »
PDIP: Perppu KPK Bisa Jadi Bentuk Diktator Terhadap KonstitusiSikap resmi PDIP, kata Masinton meminta semua pihak tidak mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.
Baca lebih lajut »