Sikap resmi PDIP, kata Masinton meminta semua pihak tidak mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, mengatakan adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang KPK bisa jadi bentuk diktator konstitusi. Menurutnya, urgensi penerbita Perppu KPK belum mendesak.
“Apakah kegentigan sudah terpenuhi? Perppu itu produk diktator konstitusi. Karea hanya presiden,” kata Mansinton di acara diskusi, di Tebet, Jakarta, Selasa .Menurut Masinton, ada sejumlah masukan dalam menyikapi keberadaan UU KPK hasil revisi. Beberapa di antaranya yakni uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan legislatif review di DPR.
"Posisi PDIP itu memberikan masukan, bahwa jangan sampai siapapun menekan-nekan Presiden soal perppu ini. Tidak boleh ditekan-tekan," ujar Masinton. Masinton menyebut, berbahaya jika ada yang mendesak untuk segera mengeluarkan perppu. Pasalnya, kata dia, bahaya jia konstitusi diletakkan di bawah tekanan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Politikus PDIP: Perppu KPK Bisa Jadi Diktator KonstitusiPDIP meminta semua pihak tidak mendesak Jokowi mengeluarkan perppu.
Baca lebih lajut »
PDIP: Tidak ada Kegentingan Memaksa untuk Terbitkan Perppu KPKSekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebut 70 persen lebih masyarakat setuju Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
PDIP Yakinkan Jika Tak Ada Kegentingan untuk Terbitkan Perppu KPKPDIP memastikan bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas hasil revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK.
Baca lebih lajut »
Fraksi PDIP: Pembatalan Revisi UU KPK Lewat MK, Bukan PerppuBambang Wuryanto menilai pembatalan lewat MK tidak memenuhi unsur.
Baca lebih lajut »
3 Opsi Perppu yang Bisa Dipilih Presiden Terkait UU KPK Menurut Peneliti Lipi'Pemahaman mengenai perppu KPK itu tidak tunggal. Saya list ada tiga kategori cakupan perppunya,' kata Syamsuddin.
Baca lebih lajut »
Terlalu Jauh Menganggap Jokowi Bisa Dimakzulkan Gara-Gara Perppu KPKGuru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra menganggap terlalu jauh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimakzulkan karena mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK). PerppuKPK
Baca lebih lajut »