'Pemahaman mengenai perppu KPK itu tidak tunggal. Saya list ada tiga kategori cakupan perppunya,' kata Syamsuddin.
) Syamsuddin Haris mengungkapkan, ada tiga opsi yang bisa dipilih Presiden Joko Widodo, apabila ingin menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap UU KPK hasil revisi.itu tidak tunggal. Saya list ada tiga kategori cakupan perppunya," kata Syamsuddin dalam sebuah diskusi di Erian Hotel, Jakarta, Minggu .
"Dan ketiga yang isinya menolak atau membatalkan sebagian pasal bermasalah yang disepakati antara DPR dan pemerintah," ujar dia. "Sebab, itu satu bulan sesudah 17 September, di mana disepakati DPR dan Pemerintah UU KPK hasil revisi. Pilihan yang baik bagi Pak Jokowi adalah menunggu tanggal 17 Oktober, perppu bisa dilakukan setelahnya. Nah setelahnya itu kapan? Bisa sebelum dan sesudah pelantikan presiden," ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Perppu KPK Bukan Simalakama, 4 Perppu Ini ContohnyaDirektur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari menjabarkan 4 Perppu yang pernah diterbitkan Presiden Joko Widodo, apa saja?
Baca lebih lajut »
Eks Ketua KPK Sebut Jokowi Tak Bisa Dimakzulkan karena PerppuMantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki menyebut DPR hanya punya opsi menerima atau menolak Perppu KPK. Bukan memakzulkan Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »
Ngabalin: Jokowi Tak Bisa Ditekan Partai soal Perppu KPKTenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi sedang menimbang sejumlah masukan berbagai pihak terkait revisi UU KPK.
Baca lebih lajut »
Habiburokhman: Soal Perppu KPK, Kok Bisa Presiden Dimakzulkan?\nMenurut Habiburokhman, perppu merupakan hak subyektif Presiden Jokowi yang diatur dalam perundang-undangan.
Baca lebih lajut »
Tak Penuhi Syarat Konstitusional, Perppu KPK Tak Bisa DiterbitkanPresiden hendaknya menunggu putusan MK atas uji materi agar semuanya menjadi jelas dan tertib dalam tatanan penyelengaraan kekuasaan pemerintahan.
Baca lebih lajut »
Koalisi Antikorupsi Sesalkan Narasi Perppu KPK Bisa Makzulkan JokowiPenerbitan perppu KPK pada dasarnya sama sekali tidak akan berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »