Sistem checks and balances akan tetap berjalan karena masih ada Partai Amanat Nasional (PAN) serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai penyeimbang.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan mengaku komunikasi politik dengan Partai Gerindra dan Demokrat masih terus berlangsung menjelang pelantikan Jokowi-Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta penyusunan kabinet.
Seumpama kedua partai itu bergabung dengan koalisi pemerintah, sistem checks and balances akan tetap berjalan karena masih ada Partai Amanat Nasional serta Partai Keadilan Sejahtera sebagai penyeimbang. "Mengenai komunikasi dengan Gerindra dan Demokrat, itu dalam rangka menjalankan politik kebersamaan, inklusif dan gotong royong," terang Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada Media Indonesia, Sabtu .Menurut dia, mengenai penyeimbang di tingkat legislatif dapat dipastikan masih tetap terjaga karena tidak semua partai akan masuk dalam jajaran partai pendukung pemerintah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi-Prabowo Bahas Koalisi, PKS Berdoa Gerindra Tetap Oposisi'PKS akan selalu bersahabat dengan Gerindra dan partai lainnya untuk memajukan negeri,' kata Mardani.
Baca lebih lajut »
PKS DKI Setuju Anies Naikan Anggaran Subsidi TransportasiSelama penambahan anggaran tersebut jelas dan mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat umum, hal itu tidak perlu diributkan.
Baca lebih lajut »
Pemilihan Wagub, Pengamat Anggap PKS Lemah Perjuangkan KaderDPRD DKI Jakarta dituntut segera memproses pemilihan wakil gubernur untuk mendampingi Anies Rasyid Baswedan. Pasalnya, kursi...
Baca lebih lajut »
Manuver cerdas memecah soliditas Gerindra-PKSMemberi kursi kabinet kepada Gerindra, sesungguhnya adalah memisahkan Gerindra dengan soul mate-nya, yaitu PKS. Pasangan parpol yang selama ini dianggap sangat lihai dalam memanfaatkan isu politik identitas.
Baca lebih lajut »
PKS Sarankan Penolak Revisi UU KPK Adu Argumen di MKPKS khawatir fungsi Mahkamah Konstitusi tidak dipilih untuk menyelesaikan masalah UU KPK lantaran publik terus mendesak Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Nasir PKS Lebih Setuju Revisi UU KPK Diterapkan DahuluAnggota Fraksi PKS di DPR, Nasir Djamil, lebih setuju perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dipakai terlebih dahulu daripada dianulir menggunakan Perppu. RevisiUUKPK
Baca lebih lajut »