JK diakui sangat memahami konstruksi hukum nasional, KPK merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia
PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas penolakan Wakil Presiden Jusuf Kalla atas Perppu revisi UU KPK Diapresiasi.
"Pak JK tidak hanya membuat sejarah, sebagai satu-satunya wapres yang pernah menjabat dua kali dengan dua presiden berbeda. Beliau sosok negarawan, kenyang asam garam politik dan dikenal sebagai sosok pengambil keputusan yang cepat dan tepat,” kata Hasto melalui keterangan tertulisnya, Rabu ."Atas dasar pengalaman Pak JK yang luas tersebut, maka PDI Perjuangan sangat memahami mengapa Pak JK berulang kali menyatakan menolak Perppu Revisi UU KPK," ujar Hasto.
Selain itu, Hasto mengatakan para pihak yang mendorong lahirnya Perppu, hendaknya memahami konsolidasi ideologi, politik, dan hukum memang wajib dilakukan guna mendukung efektivitas pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua ini. "Atas dasar hal tersebut, Perppu bukanlah opsi politik. Presiden Jokowi tidak akan memperlemah basis utama pendukung beliau sendiri yang berasal dari rakyat melalui Pemilu,” imbuhnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PDIP: Jangan Tekan Presiden Terbitkan Perppu KPKPDIP sendiri melihat perppu adalah sebentuk diktator konstitusi.
Baca lebih lajut »
Anggota Fraksi PDIP: Pembatalan UU KPK harus lewat 'judicial review'Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto menyampaikan, pembatalan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ...
Baca lebih lajut »
Fraksi PDIP: Pembatalan Revisi UU KPK Lewat MK, Bukan PerppuBambang Wuryanto menilai pembatalan lewat MK tidak memenuhi unsur.
Baca lebih lajut »
PDIP: Tidak ada Kegentingan Memaksa untuk Terbitkan Perppu KPKSekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebut 70 persen lebih masyarakat setuju Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
PDIP Yakinkan Jika Tak Ada Kegentingan untuk Terbitkan Perppu KPKPDIP memastikan bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas hasil revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK.
Baca lebih lajut »
Politikus PDIP: Perppu KPK Bisa Jadi Diktator KonstitusiPDIP meminta semua pihak tidak mendesak Jokowi mengeluarkan perppu.
Baca lebih lajut »