PDIP sendiri melihat perppu adalah sebentuk diktator konstitusi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, meminta berbagai pihak tidak menekan Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi . Sebab, ada sejumlah masukan dalam menyikapi keberadaan UU KPK hasil revisi, di antaranya uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan legislative review di DPR.
Desakan mengeluarkan perppu dilakukan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pegiat antikorupsi, mahasiswa, hingga masyarakat sipil. Terakhir, hasil survei Lingkar Survei Indonesia menyatakan, mayoritas masyarakat setuju Jokowi mengeluarkan perppu. Jokowi sendiri, pada Kamis , mengatakan akan mempertimbangkan perppu KPK.
Masinton kemudian mempertanyakan banyak pihak yang mendesak perppu, padahal UU KPK hasil revisi belum diundangkan dan belum memiliki nomor."Setelah pengesahan DPR kan ada waktu 30 hari . Sebelum itu saja sudah ada yang mendesak-desak ingin ada perppu. Diundangkan saja belum, mengapa sangat ngebet ingin ada perppu?" kata Masinton.
Presiden Jokowi mengundang tokoh nasional untuk membahas kondisi kebangsaan di Istana Merdeka, Kamis . "Namun, di saat yang sama, Presiden masih belum juga mengeluarkan perppu terkait pembatalan revisi UU KPK. Seakan Presiden tidak mendengarkan suara penolakan revisi UU KPK yang sangat masif didengungkan oleh berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia," ujar Kurnia dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, kemarin.
JK menilai masih ada langkah konstitusional yang bisa ditempuh jika tidak setuju dengan UU KPK, yakni mengajukan uji materi ke MK. Menurut JK, pemerintah saat ini masih menunggu adanya pengajuan uji materi tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gerindra Dapat Menteri? Politikus PDIP: Itu Urusan PresidenPDIP akan mendapat jatah kursi paling banyak.
Baca lebih lajut »
ReJo Minta Jangan Tekan Jokowi Terbitkan Perppu KPKPernyataan ICW dinilai Relawan Jokowi (ReJo), salah satu organ pendukung Jokowi, sebagai bentuk belum memahami Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »
Mahfud: Silahkan Kritik Presiden, Tapi Jangan MenghinanyaMahfud MD menyatakan publik tidak perlu takut kritik presiden asal jangan menghina.
Baca lebih lajut »
Jangan Ganggu Pelantikan PresidenPelantikan presiden dan wapres terpilih merupakan peristiwa penting yang tidak hanya menjadi perhatian masyarakat Indonesia, tetapi juga akan menjadi sorotan internasional.
Baca lebih lajut »
PDIP DKI Berharap Pimpinan Komisi DPRD ProporsionalPantas mengatakan lobi-lobi antarfraksi dalam menentukan pimpinan komisi tidak menemukan hambatan yang berarti.
Baca lebih lajut »
Puan: Jokowi Belum Ajak PDIP Bicara soal Menteri GerindraPuan Maharani mengatakan Presiden Joko Widodo belum mengajak PDIP untuk berbicara tentang jatah kursi untuk Gerindra.
Baca lebih lajut »