'Untuk mengubah undang-undang saja seharusnya meminta persetujuan publik, apalagi mengubah UUD 1945,' kata Bayu.
hukum tata negara, sistem presidensial merupakan konsensus dan prinsip dasar konstitusi di Indonesia.
Apakah dibangkitkannya GBHN itu berarti menempatkan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara atau tidak. Apabila demikian, sebaiknya amandemen UUD 1945 diurungkan. Amandemen konstitusi sejatinya harus dilakukan apabila ada persoalan mendasar dalam ketatanegaraan yang tidak dapat diselesaikan melalui hukum biasa.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pidato Pertama Ketua MPR, Bamsoet Singgung Kebutuhan Amandemen UUD 1945Bambang menekankan, pilihan untuk mengamandemen UUD 1945 harus mengedepankan pada rasionalitas dan konsekuensi.
Baca lebih lajut »
Soal Amandemen UUD 1945, Pimpinan MPR Diingatkan Tak Terjebak Kepentingan ElitePakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, amandemen UUD 1945 tidak bisa dilakukan tanpa keterlibatan masyarakat.
Baca lebih lajut »
HEADLINE: Bambang Soesatyo Ketua MPR, Agenda PDIP Mengamandemen UUD 1945 Bakal Mulus?Sejak awal dia sudah melihat kalau Bamsoet berada di gerbong tokoh politik yang menginginkan adanya amandemen terhadap UUD 1945.
Baca lebih lajut »
Gerindra: Wacana Amandemen UUD Bukan Hasil Deal Mega-Prabowo'Deal apa? Tidak ada deal-dealan soal amandemen terbatas UUD 1945. Tidak benar informasi ada deal seperti itu,' ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Ahmad Riza Patria
Baca lebih lajut »
Nasdem: Amendemen UUD harus Dilihat KomperhensifAmenedemen UUD juga harus diperhatikan manfaatnya bagi masyarakat, implikasinya bagi negara, kepentingan nasional, dan lainnya.
Baca lebih lajut »
Soal Amandemen UUD 1945, Pimpinan MPR Diingatkan Tak Terjebak Kepentingan ElitePakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, amandemen UUD 1945 tidak bisa dilakukan tanpa keterlibatan masyarakat.
Baca lebih lajut »