Sejak awal dia sudah melihat kalau Bamsoet berada di gerbong tokoh politik yang menginginkan adanya amandemen terhadap UUD 1945.
Liputan6.com, Jakarta - Perjuangan Partai Gerindra mendudukkan Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR berakhir, Kamis 3 Oktober 2019 malam. Skors Sidang Paripurna MPR yang diminta Gerindra untuk lobi-lobi, tak sanggup menahan laju Bambang Soesatyo dari Golkar yang didorong PDIP dan fraksi lainnya di MPR.
Dia mengatakan, esensi institusi MPR itu adalah menampung aspirasi rakyat, di mana hal-hal yang penting harusnya disampaikan saat kampanye lalu, sehingga publik mengetahui tentang visi dan misi si calon wakil rakyat. "Kalau kita lihat, ini menunggu waktu saja, transaksi politik keluar satu per satu untuk kebutuhan siapa dan bagaimana. Yang jelas proses mengembalikan GBHN itu hasil tukar guling dengan 10 partai yang mendapat jatah kursi di pimpinan MPR," jelas Feri.
2 dari 4 halamanAgar MPR Tidak TidurDugaan kalau Bambang Soesatyo atau Bamsoet akan mengawal amandemen UUD 1945 melalui MPR periode 2019-2024 bisa jadi benar. Lihat saja, dalam pidato pertama usai dilantik, dia antara lain berharap ke depannya MPR menjadi lembaga yang komunikatif dalam menyikapi kebutuhan amandemen.
Ketua Bidang Perekonomian DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, tak ada istilah deal politik antara PDIP dengan Bamsoet terkait kursi Ketua MPR. Yang ada hanya penyamaan visi terkait tugas dan fungsi utama MPR. Di sisi lain, caleg PDIP Dapil Jateng 10 yang kembali terpilih menjadi anggota DPR RI itu tak menampik partainya yang mengusulkan agar dilakukan amandemen UUD 1945 secara terbatas.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengatakan amandemen UUD 1945 adalah sebuah keniscayaan. Yang terpenting, amandemen yang dilakukan haruslah untuk kebaikan, karena kalau tidak akan menjadikan amandemen itu kontraproduktif bagi parpol dan parlemen. 3 dari 4 halamanBukan Cek KosongSidang Paripurna MPR pada Kamis malam akhirnya sepakat memilih Bambang Soesatyo, wakil dari Fraksi Golkar, untuk menjadi Ketua MPR. Mantan Ketua DPR itu dipilih secara aklamasi setelah Fraksi Gerindra akhirnya menyerah usai Prabowo bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sesaat sebelum nama Ketua MPR yang baru dibacakan.
"Sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, partai kami akan mendukung Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar sebagai calon Ketua MPR," ujar Ketua Fraksi PDIP MPR RI, Ahmad Basarah lewat keterangan tertulis pada Selasa malam, 2 Oktober 2019. Semua agenda tersebut, sebetulnya sudah menjadi rekomendasi yang diputuskan oleh MPR masa bhakti 2014-2019 kepada MPR masa bhakti 2019-2024.
Kemudian, dalam rekomendasi hasil Kongres V PDIP di Sanur, Bali, partai yang dipimpin Megawati itu juga kembali menegaskan perlunya amandemen UUD 1945 untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional dengan menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan GBHN. "Saya ini kan produk pemilihan langsung," ujar Jokowi ketika makan siang bersama para pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 14 Agustus 2019.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pidato Pertama Ketua MPR, Bamsoet Singgung Kebutuhan Amandemen UUD 1945Bambang menekankan, pilihan untuk mengamandemen UUD 1945 harus mengedepankan pada rasionalitas dan konsekuensi.
Baca lebih lajut »
Soal Amandemen UUD 1945, Pimpinan MPR Diingatkan Tak Terjebak Kepentingan ElitePakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, amandemen UUD 1945 tidak bisa dilakukan tanpa keterlibatan masyarakat.
Baca lebih lajut »
Mahfud MD: Amandemen UUD 1945 Tak Pernah Bisa Selesaikan MasalahMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengatakan, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan bangsa.
Baca lebih lajut »
Pidato Ketua MPR Perdana, Bamsoet Bicara Amendemen UUD 1945Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan pidato perdana usai pelantikan. Dalam pidatonya, ia berbicara soal kebutuhan amendemen UUD 1945.
Baca lebih lajut »
Perebutan Kursi Ketua MPR di Tengah Wacana Amendemen UUD 1945MPR memiliki kewenangan untuk mengamendemen UUD 1945. Ini menjadi alasan alotnya pemilihan ketua MPR.
Baca lebih lajut »
Nasdem: Amendemen UUD harus Dilihat KomperhensifAmenedemen UUD juga harus diperhatikan manfaatnya bagi masyarakat, implikasinya bagi negara, kepentingan nasional, dan lainnya.
Baca lebih lajut »