Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Jokowi mengkaji ulang rencana penerbitan aturan tentang sanksi bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan. BPJSKesehatan
- Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Joko Widodo mengkaji ulang rencana penerbitan aturan tentang sanksi bagi penunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Saleh menganggap sanksi yang akan diatur dengan instruksi presiden itu bukan solusi untuk meningkatkan kolektabilitas iuran.
Mantan wakil ketua Komisi IX DPR ini juga menilai sanksi untuk penunggak iuran BPJS Kesehatan berupa penghentian pelayanan publik seperti pembuatan SIM dan paspor, pengurusan izin mendirikan bangunan , sertifikat tanah ataupun STNK tak akan berdampak efektif. Alasannya, sanksi tidak bersifat segera.Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Bakal Disanksi Tak Bisa Urus SIM, Paspor & Sertifikat Tanah
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Isu Gerindra Dapat 3 Menteri, Hasto: Prioritas Pak Jokowi dari Unsur Kepartaian KIKSekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait isu tiga jatah menteri untuk Partai Gerindra, apakah...
Baca lebih lajut »
Soal Perppu KPK, Bara JP Ingatkan Jangan Paksakan Kehendak kepada JokowiPresiden harus diberikan kesempatan untuk menampung dan mempertimbangkan masukan dan Presiden sudah melakukan itu. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Guru Besar Hukum soal Perppu KPK: Jokowi Jangan Mencla-mencleProf M Fauzan, meminta Presiden Joko Widodo jangan menjadi peragu menyikapi UU KPK. Apakah akan mengeluarkan Perppu KPK atau menunggu judicial review di MK.
Baca lebih lajut »
Jangan Paksa Jokowi Terbitkan Perppu KPKPartai Nasdem meminta publik untuk tidak memaksa Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK, tetapi lewat uji materi di MK.
Baca lebih lajut »
Jokowi Sentil Perhutani: Jangan Sampai Lebih Kolonial dari Kolonial'Pak dirut, ini sudah tidak zaman kayak gini. Jangan sampai lagunya lagu lama. Dirutnya mungkin nggak, namun yang di bawahnya harus diselesaikan,' kata Jokowi. Jokowi Perhutani
Baca lebih lajut »
Jokowi Tegur Dirut Perhutani: Jangan Sampai Lebih Kolonial dari KolonialJokowi mengatakan, data terakhir yang ia terima, masih ada 528 konflik agraria antara masyarakat dengan Perhutani maupun PT Perkebunan (PTP).
Baca lebih lajut »