MK tolak uji materi soal batasan usia pelamar dalam lowongan kerja

Indonesia Berita Berita

MK tolak uji materi soal batasan usia pelamar dalam lowongan kerja
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 27 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 78%

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan uji materi Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang ...

Tangkapan layar - Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memimpin Sidang Pembacaan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno MK RI, Jakarta, Selasa . ANTARA/Fath Putra Mulya.

Permohonan tersebut diajukan oleh seorang karyawan swasta Leonardo Olefins Hamonangan. Ia menguji konstitusionalitas Pasal 35 ayat UU Ketenagakerjaan yang berbunyi: Pemohon menilai syarat lowongan kerja tersebut membuat dirinya ataupun calon pekerja lain terhambat atau tidak memenuhi kualifikasi awal, sehingga mendiskriminasi hak asasi dan menambah angka pengangguran di Indonesia.

Dengan kata lain, menurut MK, batasan diskriminasi tidak terkait dengan batasan usia, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ayat-ayat soal Pekerja Kontrak, PHK, dan Pesangon di UU Ciptaker yang Digugat BuruhAyat-ayat soal Pekerja Kontrak, PHK, dan Pesangon di UU Ciptaker yang Digugat BuruhHampir semua isi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja diujimaterikan.
Baca lebih lajut »

Hakim MK: Permohonan memajukan pelantikan presiden langgar konstitusiHakim MK: Permohonan memajukan pelantikan presiden langgar konstitusiHakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan bahwa permohonan uji materi Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang meminta untuk memajukan jadwal ...
Baca lebih lajut »

Hakim MK: Pemerintah Wajib Gratiskan Sekolah SD-SMP Negeri Atau SwastaHakim MK: Pemerintah Wajib Gratiskan Sekolah SD-SMP Negeri Atau SwastaHakim Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah mengatakan, konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mewajibkan pemerintah untuk meng
Baca lebih lajut »

Anwar Usman tak ikut putus perkara uji materi usia calon kepala daerahAnwar Usman tak ikut putus perkara uji materi usia calon kepala daerahWakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mengatakan, Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut memutus perkara uji materi Undang-Undang Pilkada terkait syarat ...
Baca lebih lajut »

Pleno Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kota Serang dihentikan Hingga Batas Waktu Tidak Ditentukan, Ini AlasannyaPleno Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kota Serang dihentikan Hingga Batas Waktu Tidak Ditentukan, Ini AlasannyaRapat pleno penyandingan rekapitulasi penyandingan suara Pileg 2024 Dapil Banten 2 untuk DPR RI ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Baca lebih lajut »

Senin Besok Buruh Gelar Aksi di Depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Ini 9 Tuntutan MerekaSenin Besok Buruh Gelar Aksi di Depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Ini 9 Tuntutan MerekaAksi demo digelar bersamaan dengan jalannya sidang lanjutan Judicial Review Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-21 12:24:44