Mahfud MD, memberi sorotan tentang perpanjangan masa jabatan dari revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja disetujui Pemerintah dan DPR RI.
"Sekarang Pak Anwar Usman itu mendapat tambahan masa jabatan 11 bulan satu tahun, seharusnya dia itu kalau 15 tahun sudah habis pada akhir 2025, tapi dia akan habis nanti 2026," kata Mahfud dikutip dari kanal YouTubeIa mengaku menolak revisi UU MK saat masih menjabat sebagai Menko Polhukam periode 2019-2024.
Aturan yang sebelumnya antara masa tugas 15 tahun atau 70 tahun usia pensiun, akan dipilih mana yang sampai lebih dulu. Artinya, jika 15 tahun sudah sampai lebih dulu berakhir pada masa tugas 15 tahun, dan jika masuki usia 70 tahun lebih dulu masa tugas hakim-hakim akan berakhir setelah 15 tahun. "Saya tadi menyimpulkannya negatifnya atau prasangkanya bisa begitu kalau ada aturan-aturan yang seperti itu, bisa saja, alasannya seperti di era Orde Baru itu, pokoknya pemerintahan harus jalan tanpa banyak intrupsi," kata Mahfud.Aturan yang sebelumnya antara masa tugas 15 tahun atau 70 tahun usia pensiun, akan dipilih mana yang sampai lebih dulu.
Wali Kota Medan, Bobby Nasution, diyakini bisa menang di Pilkada Sumatera Utara. Demokrat optimis, menantu Presiden Jokowi itu bisa menang, walau nanti akan melawan Ahok. Polisi menyatakan dua DPO kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eky tidak ada usai menangkap salah satu DPO bernama Pegi Setiawan. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Argentina, Mesir dan Spanyol di Grup F Piala Dunia 2026. Hal itu pernah diberitakan oleh media Irak dan diunggah ke akun instagram
Mahfud Md Revisi Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Jabatan Mk
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mahfud MD: Sederet Revisi Undang-Undang Indikasi Berbagi Kekuasaan, Kompensasi Kue PolitikBerita Mahfud MD: Sederet Revisi Undang-Undang Indikasi Berbagi Kekuasaan, Kompensasi Kue Politik terbaru hari ini 2024-05-29 18:33:05 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Alasan Mahfud MD Tolak Revisi UU MK: Ditakut-takuti, Independensi Hakim DisanderaMantan Menkopolhukam Mahfud MD menolak revisi undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dan menilai aneh.
Baca lebih lajut »
Daftar RUU Buru-buru Disahkan DPR: Kementerian, MK, hingga PenyiaranDPR baru-baru ini mangesahkan sejumlah Rancangan Undang-undang untuk digodok menjadi Undang-undang, berikut daftarnya.
Baca lebih lajut »
Revisi UU MK dan Catatan Panjang Pembentukan Undang-Undang 'Kejar Tayang' Era JokowiPengesahan RUU MK menjadi catatan panjang sejumlah revisi Undang-Undang pada era Jokowi yang dibentuk dalam waktu singkat.
Baca lebih lajut »
Respons Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK: Itu Wewenang Pembentuk Undang-UndangMenurut Juru Bicara MK Fajar Laksono, hal itu adalah pembahasan revisi UU MK merupakan wewenang DPR selaku pembentuk undang-undang.
Baca lebih lajut »
HEADLINE: Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Bergulir di DPR, Poin Kontroversialnya?DPR dan Pemerintah diam-diam memuluskan pengesahan RUU MK. Pembahasan tingkat I revisi keempat UU MK ini dilakukan secara 'senyap' di masa reses DPR.
Baca lebih lajut »