Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menolak revisi undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dan menilai aneh.
"Itu juga sebabnya saya menolak, ini mengganggu independensi. Kenapa? Orang ini secara halus ditakut-takuti, kamu ini diganti loh, dikonfirmasi, tanggal sekian dijawab tidak, berhenti, habis kamu sebagai hakim. Jadi, independensinya sudah mulai disandera, menurut saya," kata Mahfud dalam keterangannya, Rabu, 15 Mei 2024.Pakar Hukum Tata Negara itu turut menceritakan proses ditolaknya revisi UU MK.
Mahfud menilai, UU itu sekalipun bagus tidak boleh berlaku untuk hakim-hakim yang sekarang ada dan mereka dibiarkan sampai habis masa jabatannya, baru dilakukan penggantian. Ternyata, ia mengingatkan, saat itu DPR tidak mau karena mereka ingin hakim-hakim langsung diganti. Namun, Ketua MK periode 2008-2013 itu merasa revisi UU MK itu cuma merupakan langkah memuluskan jalan politik pihak-pihak tertentu. Apalagi, beberapa waktu terakhir orang sudah banyak membahas tentang desentralisasi yang dilakukan secara diam-diam dan secara halus.
"Hadir semua waktu itu, terus yang dari Malang hadir, ini tidak boleh begini, harus ada independensi, sehingga ide untuk menarik hakim di tengah jalan hapus, tapi yang muncul kemudian lima tahun di-re-konfirmasi," kata Mahfud. "Tetap keputusan kan mereka yang memutuskan, biar hakim tidak seenaknya, bisa juga alasannya begitu. Bisa benar, tinggal alasannya apa, bisa saja dan itu masuk akal, tapi menurut saya masalahnya bukan itu, masalahnya akan bisa dikendalikan, itulah yang saya katakan independensi," kata Mahfud.Akhirnya, Mahfud tetap menegaskan kalau revisi terhadap UU MK tidak benar karena ada tendensi untuk memberhentikan hakim-hakim tertentu di tengah jalan.
Jelang Pilkada Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengakui sudah menjalin komunikasi dengan PDIP. Partai yang beri rekomendasi, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan juga PANNegara-negara dengan jumlah pulau terbanyak bervariasi secara luas, dan penting untuk dicatat bahwa jumlahnya dapat bergantung pada definisi pulau. Berikut daftarnya
Mahfud Md Revisi Undang Undang Mahkamah Konstitusi Mk Hakim
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mahfud Md Tolak Revisi UU MK: Bisa Mengganggu Independensi HakimMantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menilai, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) memang aneh.
Baca lebih lajut »
Respons Mahfud MD soal Rencana Pengesahan Revisi UU MK yang Pernah DitolakEks Menko Polhukam RI, Mahfud MD merespons soal rencana pengesahan revisi Rancangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah dan DPR.
Baca lebih lajut »
7 Fakta Baru Tewasnya Brigadir RAT, Jadi Ajudan Pengusaha Tanpa Izin Sejak 2021 hingga Kasus Ditutup7 fakta baru tewasnya Brigadir RAT di Jakarta, terungkap alasan keluarga tolak autopsi.
Baca lebih lajut »
AJI Indonesia tolak revisi Undang-Undang PenyiaranAliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menolak revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran, yang saat ini sedang bergulir di DPR ...
Baca lebih lajut »
AJI Tolak Revisi UU Penyiaran: Mengancam Kebebasan PersAliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menolak Revisi Undang-undang Penyiaran karena dinilai mengancam kebebasan pers.
Baca lebih lajut »
Dewan Pers Tolak Draf Revisi UU Penyiaran, Ini AlasannyaDewan Pers menolak draf revisi Undang-Undang (UU) No. 32/2002 tentang Penyiaran yang saat ini tengah digodok Badan Legislasi DPR.
Baca lebih lajut »