Berita Mahfud MD: Sederet Revisi Undang-Undang Indikasi Berbagi Kekuasaan, Kompensasi Kue Politik terbaru hari ini 2024-05-29 18:33:05 dari sumber yang terpercaya
Pakar hukum tata negara, Mahfud MD soroti sejumlah revisi undang-undang seperti MK, UU Penyiaran, UU Kementerian Negara, UU Kepolisian dan wacana revisi UU TNI.
"Kita sebagai masyarakat bisa mengambil kesimpulan yang sederhana saja, ini sedang mengambil kesempatan untuk melakukan akumulasi kekuasaan yang akan dijadikan bekal kepada pemerintah baru nanti," tutur Mahfud dalam podcast 'Terus Terang' di kanal YouTube Mahfud MD Official, dikutip Rabu ."Apa akumulasi kekuasaan itu? Tujuannya bagi-bagi kekuasaan, kompensasi kue politik bagi mereka yang dianggap berjasa atau untuk merangkul kembali," sambungnya.
Ketua Desk Pilkada DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia Justin Adrian tegaskan nama Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie jangan dianggap remeh Eks Kabareskrim Polri, Susno Duadji berbicara blak-blakan soal kasus pembunuhan Vina Cirebon, yang kini menjadi perhatian publik beberapa waktu belakangan ini.
Peran ayah Pegi di kasus Vina Cirebon terungkap dan pengamat desak Panglima TNI menarik anggota Puspom dari Kejagung adalah dua berita paling banyak dibaca.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Alasan Mahfud MD Tolak Revisi UU MK: Ditakut-takuti, Independensi Hakim DisanderaMantan Menkopolhukam Mahfud MD menolak revisi undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dan menilai aneh.
Baca lebih lajut »
Daftar RUU Buru-buru Disahkan DPR: Kementerian, MK, hingga PenyiaranDPR baru-baru ini mangesahkan sejumlah Rancangan Undang-undang untuk digodok menjadi Undang-undang, berikut daftarnya.
Baca lebih lajut »
Mahfud MD: Sederet Revisi UU Indikasi Berbagi Kekuasaan, Kompensasi Kue PolitikMahfud MD mengomentari revisi UU MK, UU Penyiaran, UU Kementerian Negara, UU Kepolisian bahkan muncul wacana revisi UU TNI yang seperti kejar tayang dilakukan Pemerintah dan DPR RI.
Baca lebih lajut »
HEADLINE: Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Bergulir di DPR, Poin Kontroversialnya?DPR dan Pemerintah diam-diam memuluskan pengesahan RUU MK. Pembahasan tingkat I revisi keempat UU MK ini dilakukan secara 'senyap' di masa reses DPR.
Baca lebih lajut »
Revisi UU MK dan Catatan Panjang Pembentukan Undang-Undang 'Kejar Tayang' Era JokowiPengesahan RUU MK menjadi catatan panjang sejumlah revisi Undang-Undang pada era Jokowi yang dibentuk dalam waktu singkat.
Baca lebih lajut »
Menanti Babak Baru Paket Revisi Undang-undang PolitikKualitas pemilu dan sistem politik mesti diperbaiki melalui revisi berbagai undang-undang politik.
Baca lebih lajut »