Pengesahan RUU MK menjadi catatan panjang sejumlah revisi Undang-Undang pada era Jokowi yang dibentuk dalam waktu singkat.
Diketahui, rapat pleno itu digelar pada masa reses DPR yang seharusnya digunakan untuk mendengarkan aspirasi warga di daerah pemilihannya.Dengan pembentukan Undang-Undang yang terkesan"dikebut", prinsip partisipatif sulit untuk dipenuhi.
Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi : total 12 hari, disahkan menjadi UU No. 19 Tahun 2019 pada 17 September 2019 Revisi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara : total 6 hari, disahkan menjadi UU No. 3 Tahun 2020 pada 10 Juni 2020 Penyusunan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara : total tiga minggu dari periode 43 hari yang terpotong libur tahun baru.Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011, terdapat lima tahapan yang harus dipenuhi, baik untuk mengubah maupun membentuk UU.
Revisi UU MK RUU MK Revisi Uu Mk Dibawa Ke Paripurna Sejumlah Revisi Undang-Undang Disahkan Kilat Bivitri Susanti Jakarta Revisi UU MK Dan Catatan Panjang 'Kejar Tayang' P Revisi Uu Mk
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ditanya soal RUU MK, Jokowi Cecar Balik Wartawan: Tanyakan ke DPRJokowi meminta mengenai revisi UU MK untuk ditanyakan langsung dengan pembuat undang-undang, yakni DPR.
Baca lebih lajut »
Daftar RUU Buru-buru Disahkan DPR: Kementerian, MK, hingga PenyiaranDPR baru-baru ini mangesahkan sejumlah Rancangan Undang-undang untuk digodok menjadi Undang-undang, berikut daftarnya.
Baca lebih lajut »
HEADLINE: Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Bergulir di DPR, Poin Kontroversialnya?DPR dan Pemerintah diam-diam memuluskan pengesahan RUU MK. Pembahasan tingkat I revisi keempat UU MK ini dilakukan secara 'senyap' di masa reses DPR.
Baca lebih lajut »
Dasco Klaim Revisi Undang-Undang Kementerian Negara Belum Dibahas PrabowoWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, adanya revisi Undang-Undang Kementerian Negara bukan untuk mengakomodasi jumlah menteri tertentu.
Baca lebih lajut »
Respons Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK: Itu Wewenang Pembentuk Undang-UndangMenurut Juru Bicara MK Fajar Laksono, hal itu adalah pembahasan revisi UU MK merupakan wewenang DPR selaku pembentuk undang-undang.
Baca lebih lajut »
Survei Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Menurun Setelah Revisi Undang-UndangLembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyebut adanya penurunan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pascarevisi undang-undang
Baca lebih lajut »