Perppu tak bisa dikeluarkan jilka belum ada penomoran UU KPK.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua mahkamah konstitusi Mahfud MD menegaskan jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait revisi UU Komisi Pemberantaan Korupsi . Dia enggan membicarakan dampak jika Perppu tersebut tida dikeluarkan Presiden Joko Widodo.
Dia meminta semua pihak untuk menunggu keputusan presiden berkenaan dengan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Hal tersebut, dia katakan, agar masyarakat tidak meeneuskan polemk revisi UU yang telah disahkan DPR RI periode 2015-2019 bersama pemerintah. Berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintah dan DPR memiliki waktu 30 hari untuk memberikan nomor atas revisi atau UU yang telah disahkan tersebut. Nomor akan diberikan secara otomatis jika eksekutif dan legislatif tidak memberikannya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Tunggu Kepastian antara Perppu atau UU KPKKPK saat ini hanya fokus pada pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.
Baca lebih lajut »
Jokowi dan Elite KIK Sepakat Perppu KPK Belum Mendesak DikeluarkanUU KPK ternyata sudah masuk dalam persengketaan di MK.
Baca lebih lajut »
Nasib Perppu KPK Belum JelasNasib Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK hingga kini masih belum jelas. Pemerintah masih bungkam...
Baca lebih lajut »
Perppu Penyelamatan KPKPerppu merupakan barang yang mahal untuk dikeluarkan presiden.
Baca lebih lajut »
Jokowi Pertimbangkan Perppu Cabut UU KPK, Kamu Setuju atau Tidak?Rentetan demo mahasiswa telah digelar untuk menolak UU KPK. Jokowi kemudian mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu guna mencabut UU KPK itu. Kamu setuju, detikers? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya! UUKPK PerppuUUKPK
Baca lebih lajut »