Kemendikbud seperti anggap siswa dan orang tuanya memiliki akses belajar online.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menimbulkan banyak persoalan. Persoalan ini dinilai karena Kemendikbud hanya sekadar membuat regulasi tanpa memperhatikan kondisi lapangan. Baca Juga “Kalau baca dari kebijakan yang ada, Nadiem itu hanya membuat aturan saja. Misalnya, sekolah hanya boleh buka di zona hijau. Kalau belajar fisik, harus begini begitu.
Setiap sekolah pun berbeda antara satu dengan yang lain. “Begitu juga dengan fasilitas belajar jarak jauh, tidak disediakan sama sekali. Bahkan, mungkin tidak dipikirkan sama sekali," kata Saleh. Menurut Saleh, Kementerian pendidikan dan kebudayaan dinilai tidak mengambil inisiatif untuk mengelola proses belajar mengajar tersebut."Masing-masing sekolah seakan-akan menentukan dan mendesain sendiri pola belajar yang diterapkan," ujar Saleh.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Legislator Minta Mendikbud Buat Peta Kebutuhan PJJ |Republika OnlineLegislator minta Mendikbud membuat peta kebutuhan pembelajaran jarak jauh.
Baca lebih lajut »
KPAI: Anak-Anak Butuh Kurikulum Adaptif Saat PJJKemendikbud dituntut menghadirkan kurikulum yang adaptif selama PJJ, menggratiskan internet, serta membuat kebijakan khusus untuk keluarga miskin. Kurikulumadaptif
Baca lebih lajut »
NU Minta Evaluasi POP Kemendikbud Dilakukan Secara Serius |Republika OnlineNU akan tetap mundur jika evaluasi POP Kemendikbud tak tepat
Baca lebih lajut »
UMS Jadi PTS Peraih Dana Hibah PKM-KT Kemendikbud Terbanyak |Republika OnlineAda 15 PKM KT dari UMS yang berhasil mendapat dana hibah dari Kemendikbud
Baca lebih lajut »
Kemendikbud: Kurikulum Syarat Utama Pernikahan Industri dan |Republika OnlineKurikulum menentukan apakah pengajaran sudah sesuai dengan kebutuhan industri.
Baca lebih lajut »
PGRI: POP Kemendikbud Sebaiknya Ditunda Tahun Depan |Republika OnlinePGRI menyarankan agar POP Kemendikbud ditunda hingga tahun depan.
Baca lebih lajut »