Kurikulum menentukan apakah pengajaran sudah sesuai dengan kebutuhan industri.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Wikan Sakarinto mengatakan kurikulum merupakan syarat terpenting dalam program 'pernikahan massal' vokasi dan industri."Kurikulum adalah syarat terpenting dalam program itu, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja, atau belum," ujar Wikan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin .
"Jangan sampai kebijakan yang sudah diputuskan di pusat terkait 'pernikahan massal' tidak dilaksanakan dengan tuntas di daerah. Apalagi saat ini Kemendikbud melalui Ditjen Pendidikan Vokasi sedang meluncurkan puluhan program-program dengan total nilai anggaran sekitar Rp3,5 triliun, untuk mendorong SMK, kampus vokasi dan lembaga kursus dan pelatihan agar makin menggenjot 'pernikahan massal' dengan industri dan dunia kerja,” tutur Wikan.
Menurut Wikan, setelah mencermati masukan-masukan dari industri dan dunia kerja dalam sinkronisasi kurikulum SMK, aspek pengembangan soft-skills siswa SMK masih harus ditingkatkan dengan sungguh-sungguh. Soft-skills ini seperti kemampuan berkomunikasi aktif, kepemimpinan dan manajerial.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemendikbud : SMK Indonesia Bisa Bersaing dengan Negara LainMenurut Wikan, kurikulum adalah syarat terpenting di dalam link and match, penilaiannya kesesuaian dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.
Baca lebih lajut »
Depok Izinkan Resepsi Pernikahan, Khitanan, Begini SyaratnyaSyarat dalam resepsi pernikahan dan khitanan di Depok, misalnya, tidak diperkenankan jamuan makan secara prasmanan di lokasi.
Baca lebih lajut »
Kerap Timbulkan Polemik, PAN Minta Mendikbud Dievaluasi |Republika OnlineKemendikbud butuh sosok yang mengerti dan menguasai persoalan pendidikan dan kebudaya
Baca lebih lajut »
KPAI Ingatkan Kembali Kemendikbud soal Kurikulum AdaptifKomisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengingatkan kembali Kemendikbud...
Baca lebih lajut »
KPAI: Anak-Anak Butuh Kurikulum Adaptif Saat PJJKemendikbud dituntut menghadirkan kurikulum yang adaptif selama PJJ, menggratiskan internet, serta membuat kebijakan khusus untuk keluarga miskin. Kurikulumadaptif
Baca lebih lajut »