Menurut dia, UU sebelum KUHP yang baru justru lebih berpotensi bertentangan dengan demokrasi dan keselamatan masyarakat tinggi.
Liputan6.com, Jakarta - Kantor Staf Presiden memastikan bahwa pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tak akan membahayakan demokrasi dan keselamatan masyarakat.
"Karena itu, pengesahan KUHP yang baru merupakan babak baru bagi Indonesia yang menandai lahirnya kodifikasi hukum pidana yang aktual," ujarnya. "Sehingga tidak relevan mengaitkan narasi pasal-pasal KUHP dan akomodasi ruang lingkup pembahasannya dengan isu politik yang konspiratif," sambungnya. Sidang paripurna DPR mengesahkan RUU KUHP. Namun sejak pembahasannya, RKUHP kerap menuai kontroversi. Sidang dihadiri 290 anggota DPR RI. Selama sidang, sempat diwarnai perdebatan oleh salah satu anggota DPR RI, fraksi PKS.
Dia memastikan, KUHP baru telah disempurnakan guna menghindari adanya kemungkinan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KSP Pastikan KUHP tidak Bertentangan dengan DemokrasiProduk hukum tersebut merupakan hasil manifestasi dari aspirasi publik, yang menyuarakan pentingnya peraturan perundangan sesuai dengan konteks Indonesia saat ini.
Baca lebih lajut »
KSP: KUHP Tidak Bertentangan dengan Demokrasi |Republika OnlineKSP mengeklaim KUHP yang baru disahkan tidak bertentangan dengan demokrasi.
Baca lebih lajut »
KSP: KUHP Mengedepankan Prinsip Demokrasi dan KemanusiaanKantor Staf Presiden (KSP) menyatakan proses pembentukan dan penyesuaian pasal-pasal KUHP mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan kemanusiaan.
Baca lebih lajut »
Pasal Zina KUHP Baru, Wamenkumham Tegaskan Satpol PP Tak Bisa Razia PenginapanWamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan Satpol PP tidak bisa melakukan sejumlah upaya seperti penggerebekan di tempat penginapan setelah pengesahan KUHP....
Baca lebih lajut »
Usai KUHP Baru Disahkan, Imigrasi Bandara Soetta Sebut Jumlah Kedatangan WNA StabilSejumlah pasal dalam KUHP baru dikhawatirkan dapat membuat 'lari' investor dan wisatawan mancanegara.
Baca lebih lajut »
Cegah Hoaks, Kominfo Ajak PIP Aktif Sosialisasikan KUHP BaruSosialisasi KUHP yang berlangsung hybrid menghadirkan 110 Penyuluh Informasi Publik (PIP) wilayah Indonesia Barat, dan 110 PIP Indonesia wilayah timur.
Baca lebih lajut »