Kementan membentuk Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T) agar terbangun penanganan pascapanen hasil pertanian yang baik dengan sistem pengelolaan yang terstruktur.
Komisi IV DPR RI mendukung program Komando Strategi Penggilingan Kementerian Pertanian . Melalui program ini, SP3T bertujuan untuk memberikan fasilitas pasca panen bagi kelompok tani supaya harga jual petani saat panen pada posisi tinggi sehingga petani dapat menikmati keuntungan.
"Saya kira kita perlu berpikir ulang untuk mengkaji pupuk subsidi ini, apakah masih efektif jika setiap kali petani masih mengeluh pupuk langka," ujarnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi menjelaskan SP3T lahir untuk membantu petani padi dapat menikmati hasil panennya secara maksimal. Sebab selama ini petani padi banyak yang tidak menikmati hasil panennya secara maksimal karena banyak dijual dalam bentuk gabah kering panen, bahkan ada yang dijual secara tebasan ketika gabah masih ada di lahan.
"Mereka dapat menyesuaikan dengan kearifan lokal setempat yang tentunya akan memberikan nilai plus bagi produk yang dipasarkan," cetusnya. Di tempat sama, Ketua Gapoktan Harapan Makmur, Hamid menuturkan kelompoknya mendapat bantuan SP3T pada tahun 2018. Alhasil, berkat bantuan Kementan kegiatan pertanian tidak hanya memproduksi gabah, namun juga hingga beras dan dalam bentuk kemasan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi IV DPR Dukung Program Kostraling Kementan |Republika OnlineKostraling merupakan program untuk menjaga harga beras tetap stabil
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Curhat soal RUU PKSWakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menceritakan kisahnya ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang menganggap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tak sesuai dengan moralitas publik. DPR ruupks
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Sebut Pembahasan Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme Bisa Lintas KomisiArsul mengatakan, pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.
Baca lebih lajut »
Pedoman Pemeriksaan Jaksa, Komisi Kejaksaan: Terkesan Mau Melindungi Anak BuahKomisi Kejaksaan menilai pedoman yang dikeluarkan Kejaksaan Agung terkesan untuk melindungi jaksa P yang kini terseret kasus Djoko Tjanda
Baca lebih lajut »
KPK Siapkan Peraturan Komisi untuk Proses Pengalihan Status Menjadi ASNKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mempelajari lebih lanjut substansi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). KPK
Baca lebih lajut »
Komisi II: Mahalnya Biaya Politik Sebabkan Calon Tunggal |Republika OnlineBiaya politik tinggi buat parpol tak berani bertaruh mengusung calon kepala daerah.
Baca lebih lajut »