Kostraling merupakan program untuk menjaga harga beras tetap stabil
REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Komisi IV DPR mendukung program Komando Strategi Penggilingan Kementerian Pertanian . Melalui program ini, Kementan membentuk Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu agar terbangun penanganan pascapanen hasil pertanian yang baik dengan sistem pengelolaan yang terstruktur. Baca Juga SP3T bertujuan untuk memberikan fasilitas pascapanen bagi kelompok tani supaya harga jual petani saat panen pada posisi tinggi sehingga petani dapat menikmati keuntungan.
Hasan menuturkan maksud kunjungannya untuk memonitor progres bantuan yang diberikan pemerintah dan menampung keluh kesah petani. Terkait keluhan petani akan kelangkaan pupuk, ia berpendapat gagagasannya untuk menghilangkan subsidi pupuk diganti menjadi subsidi harga. Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi IV DPR RI, Nuraini menginginkan pemerintah lebih mengembangkan pertanian di Provinsi Banten, khususnya kabupaten Serang karena potensi di wilayah tersebut masih cukup luas. “Potensi lahan pertanian di Banten cukup luas, kami apresiasi pemerintah fokus mendorong peningkatan produksi di sini,” ujarnya.
Suwandi berharap melalui bantuan tersebut tidak ada lagi cerita gabah rusak ketika musim hujan karena tidak ada mesin pengering atau harga jatuh karena panen raya. Bahkan, dengan adanya paket sarana ini lembaga tani bisa memproduksi beras kemasan dengan label yang khas. “Sesuai arahan Bapak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, kami meminta agar Kepala Distan Provinsi dan Kabupaten mendampingi Kostraling penggilingan untuk akses KUR sehingga mampu menyerap gabah petani. Lalu, Kostraling dapat segera bermitra dengan pasar daring, marketplace, startup, atau pasar elektronik untuk memperlancar distribusi beras. Distribusi itu pun termasuk untuk beras medium, premium, dan beras khusus agar lancar dan efisien, sehingga mudah diakses masyarakat,” tutur Suwandi.
Selain itu, lanjut Hamid, dengan adanya bantuan ini petani tidak lagi terkendala musim. Meskipun hujan, petani tetep bisa beroperasi dan paling kendalanya hanya di perawatan yang harus ekstra sehingga beberapa alat ini ada yang perlu dimodifikasi supaya lebih optimal.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Curhat soal RUU PKSWakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menceritakan kisahnya ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang menganggap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tak sesuai dengan moralitas publik. DPR ruupks
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Sebut Pembahasan Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme Bisa Lintas KomisiArsul mengatakan, pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.
Baca lebih lajut »
KPK Siapkan Peraturan Komisi untuk Proses Pengalihan Status Menjadi ASNKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mempelajari lebih lanjut substansi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). KPK
Baca lebih lajut »
Komisi II: Mahalnya Biaya Politik Sebabkan Calon Tunggal |Republika OnlineBiaya politik tinggi buat parpol tak berani bertaruh mengusung calon kepala daerah.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi VIII Sebut Gaji ke-13 Bisa Gairahkan Ekonomi MasyarakatKetua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merealisasikan gaji ke-13 untuk Aparatur...
Baca lebih lajut »
Komisi II: Mahalnya Biaya Politik Sebabkan Calon Tunggal |Republika OnlineBiaya politik tinggi buat parpol tak berani bertaruh mengusung calon kepala daerah.
Baca lebih lajut »