Anggota Komisi II DPR RI mengingatkan pemerintah agar pelayanan publik tetap berjalan meski ada kebijakan efisiensi anggaran. Komisi II DPR akan mengontrol pelaksanaan pelayanan publik selama masa efisiensi ini.
Sejumlah anggota Komisi II DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu . ANTARA/Rio Feisal.
“Kami semua berharap terkait dengan tugas-tugasnya yang pelayanan itu tidak berkurang, dan bahkan mudah-mudahan bisa ditingkatkan,” kata Fauzan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Komisi II DPR akan mengontrol pelaksanaan pelayanan publik selama masa efisiensi anggaran.
“Kemudian bila ada masyarakat mengurus pelayanan publik, tidak dilayani, jawabannya efisiensi, nanti haruspejabat itu. Jadi, enggak ada alasan ‘efisiensi, Pak, kami sudah tutup’. Enggak boleh itu terjadi,” kata Azis. Kemudian, Komisi II DPR RI dalam rapat tersebut menyetujui efisiensi dari delapan mitra kerja komisi sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Efisiensi Anggaran Komisi II DPR RI Pelayanan Publik Instruksi Presiden Pemerintah
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi X DPR RI Tekankan Akurasi Data Angka Sekolah untuk Kebijakan Tepat SasaranAnggota Komisi X DPR RI Lita Machfud Arifin menyoroti pentingnya keakuratan data terkait angka sekolah saat kunjungan spesifik ke Palembang, Sumatera Selatan. Fokus Komisi X adalah tingginya angka putus sekolah di Sumatera Selatan. Lita berharap data dan masukan dari kunjungan ini dapat diperjuangkan di Senayan untuk mendukung anak-anak yang putus pendidikan kembali bersekolah.
Baca lebih lajut »
Komisi V DPR RI Tekankan Pentingnya Optimalisasi PNBP di Sektor PelabuhanAnggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menekankan pentingnya Kementerian Perhubungan untuk memaksimalkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui optimalisasi tata kelola badan usaha pelabuhan.
Baca lebih lajut »
Penggeledahan di Rumah Kepala Desa: Komisi IV DPR RI Tekankan Pentingnya Pengusutan Tuntas Kasus Pagar LautBareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah dan kantor kepala desa terkait kasus dugaan korupsi pengunaan anggaran proyek pagar laut. Komisi IV DPR RI menghargai langkah cepat dan tegas Polri, namun menekankan pentingnya pengusutan kasus tuntas hingga ke tingkat tertinggi. Komisi IV DPR RI juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek yang terkait dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR RI Kritik Pelayanan Balik Nama Sertifikat Tanah di BPNAnggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat, Zulkifli Anwar, menyoroti pelayanan balik nama sertifikat tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berbelit dan lama. Ia menyatakan proses balik nama sertifikat tanah di kantor BPN membutuhkan waktu paling cepat 7 bulan hingga paling lama 1 tahun.
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran Rp306,7 Triliun: CELIOS Tekankan Efisiensi untuk Pelayanan Publik dan Perlindungan SosialPusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS) memberikan pandangan kritis terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur pemangkasan anggaran sebesar Rp306,7 triliun. Meskipun mengapresiasi langkah efisiensi, CELIOS menekankan pentingnya mengalokasikan hasil pemangkasan untuk perbaikan ruang fiskal, peningkatan pelayanan publik, dan ekspansi fungsi perlindungan sosial. CELIOS menyuarakan kekhawatiran agar pemangkasan anggaran tidak hanya difokuskan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena hal tersebut berpotensi menjadi krisis fiskal baru. CELIOS menilai skema MBG yang ada berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak memungkinkan dilakukan karena memakan biaya besar.
Baca lebih lajut »
Surya Paloh Tekankan Fraksi NasDem DPR Perjuangkan Kepentingan MasyarakatKETUA Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menekankan kepada 69 anggota Fraksi Partai NasDem di DPR harus menjadi garda terdepan
Baca lebih lajut »