Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menekankan pentingnya Kementerian Perhubungan untuk memaksimalkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui optimalisasi tata kelola badan usaha pelabuhan.
Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya menekankan pentingnya Kementerian Perhubungan untuk memaksimalkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) melalui optimalisasi tata kelola badan usaha pelabuhan. Ia menyatakan bahwa potensi PNBP dari sektor kepelabuhanan sangat besar dan perlu dimanfaatkan secara maksimal agar memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
Saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada Senin (3/2), Danang Wicaksana Sulistya menjelaskan bahwa pemanfaatan PNBP di sektor pelabuhan bermanfaat dalam banyak hal, terutama peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut beliau, peningkatan kualitas layanan publik dapat berupa penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana yang baik kepada penumpang serta pelayanan lain yang maksimal.Kunjian dan evaluasi terhadap operasional pelabuhan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sistem berjalan dengan baik dan mendukung kelancaran arus logistik nasional. Dengan adanya kunjungan dan evaluasi ini, diharapkan jajaran Pelabuhan Tanjung Priok dapat semakin memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Turut hadir dalam kunjungan tersebut, sejumlah Anggota Komisi V DPR RI, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Dirut Pelindo, Dirut PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dan pihak-pihak terkait lainnya
DPR RI Komisi V PNBP Pelabuhan Tanjung Priok Kementerian Perhubungan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi X DPR RI Tekankan Akurasi Data Angka Sekolah untuk Kebijakan Tepat SasaranAnggota Komisi X DPR RI Lita Machfud Arifin menyoroti pentingnya keakuratan data terkait angka sekolah saat kunjungan spesifik ke Palembang, Sumatera Selatan. Fokus Komisi X adalah tingginya angka putus sekolah di Sumatera Selatan. Lita berharap data dan masukan dari kunjungan ini dapat diperjuangkan di Senayan untuk mendukung anak-anak yang putus pendidikan kembali bersekolah.
Baca lebih lajut »
Komisi XI DPR Sebut DPR Tidak Terlibat Korupsi Dana CSR Bank IndonesiaUsai diperiksa KPK Satori dari Fraksi NasDem (anggota Komisi XI DPR RI) menyebut Komisi XI DPR RI juga diduga terlibat dalam korupsi dana CSR BI.
Baca lebih lajut »
DPR RI Dukung Libur Sekolah Selama Ramadan, Tekankan Persiapan yang MatangAnggota DPR RI Habib Syarief Muhammad Alaydus mendukung wacana libur sekolah selama Ramadan, namun menekankan pentingnya persiapan matang dan format jelas dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Dia menyarankan agar kedua kementerian bekerja sama untuk membahas rencana tersebut agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan sekolah dan orang tua siswa.
Baca lebih lajut »
DPR Tekankan Segera Terbitnya Kepres BPIH 2025Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Keputusan Presiden (keppres) terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2025.
Baca lebih lajut »
DPR RI Tekankan Pengawasan Ketat Program Makan Bergizi GratisWakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) diawasi ketat untuk menghindari pungutan liar. Ia menekankan pentingnya transparansi, sistem monitoring yang efektif, dan sosialisasi yang baik untuk memastikan program berjalan lancar.
Baca lebih lajut »
Penurunan Biaya Haji, DPR RI Tekankan Pelayanan PrimaKomisi DPR RI dan Kementerian Agama telah menyepakati biaya pelaksanaan ibadah haji (BPIH) tahun 2025 sebesar Rp89.410.258 per jemaah. Penurunan biaya ini disambut baik, namun DPR RI menekankan perlunya peningkatan kualitas layanan haji untuk jemaah.
Baca lebih lajut »