Koalisi Masyarakat Sipil dan Advokat LBH Masyarakat Maruf Bajammal memantau pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Mereka mendesak agar 8 materi krusial, seperti perbaikan sistem peradilan pidana, penguatan hak tersangka/terdakwa/terpidana, dan pengaturan mengenai upaya hukum, menjadi prioritas dalam revisi KUHAP.
Tur Toer Tualang yang berlangsung 22 Januari-6 Februari, atau hingga tepat hari lahir Pram, digelar di 15 kota di Jawa Timur dengan cara gotong royong oleh berbagai komunitas baca.Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil dan Advokat LBH Masyarakat Maruf Bajammal mengungkapkan pihaknya memantau proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana yang akan segera dimulai pada masa sidang DPR .
Ketiga, penguatan hak tersangka/terdakwa/ terpidana. Keempat, pengaturan dan pengujian perolehan alat bukti. Kelima, penyelarasan pengaturan tentang penyelesaian perkara di luar persidangan yang sekarang tersebar di berbagai peraturan internal lembaga penegak hukum melalui mekanisme diversi dengan ruang lingkup tindak pidana dan syarat-syarat yang objektif, serta melibatkan penetapan diversi dari pengadilan.
Lebih lanjut, Maruf meminta DPR dan pemerintah segera membahas revisi KUHAP tersebut secara transparan. Selain itu, ia meminta masyarakat sipil juga dilibatkan dalam pembahasan.
KUHAP Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia DPR Masyarakat Sipil
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Pemagaran Laut Misterius ke PolisiPetugas dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan inspeksi ke lokasi pemagaran laut di Tangerang, Banten. Koalisi masyarakat sipil, termasuk LBH-AP PP Muhammadiyah, melaporkan pemagaran laut ini ke Mabes Polri karena dianggap misterius dan merugikan nelayan. Mereka berharap polisi melakukan investigasi untuk mengungkap dalang dan memproses secara hukum.
Baca lebih lajut »
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Penegak Hukum Diawasi, Bukan Ditambah KewenangannyaKoalisi masyarakat sipil mengritik rencana penambahan wewenang lembaa penegak hukum. Mereka mendorong lembaga pengawasan diperkuat.
Baca lebih lajut »
Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Penambahan Kewenangan Penegak Hukum-Militer, Lebih Baik Penguatan PengawasanKoalisi masyarakat sipil mengkritik wacana penambahan kewenangan kepada lembaga penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan serta lembaga militer TNI melalui RUU.
Baca lebih lajut »
Koalisi Sipil Kritik Wacana Penambahan Kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, dan TNIKoalisi masyarakat sipil mengkritik wacana penambahan kewenangan kepada kepolisian, Kejaksaan, dan TNI melalui Revisi Undang-Undang (RUU). Mereka menilai rencana ini keliru karena ketiga lembaga tersebut justru sering melakukan penyimpangan seperti korupsi dan kekerasan.
Baca lebih lajut »
Koalisi Sipil Kritik Wacana Penambahan Kewenangan Polri, Kejaksaan, dan TNIKoalisi masyarakat sipil mengkritik rencana pembenahan Polri, Kejaksaan, dan TNI melalui penambahan kewenangan, menilai rencana tersebut keliru dan berpotensi meningkatkan korupsi dan kekerasan.
Baca lebih lajut »
Muhammadiyah dan Koalisi Sipil Adukan Pagar Laut Ilegal ke Bareskrim PolriGufroni berharap dengan pengaduan tersebut polisi bisa menelusuri dan menginvestigasi siapa dalang di balik pemagaran itu
Baca lebih lajut »