Petugas dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan inspeksi ke lokasi pemagaran laut di Tangerang, Banten. Koalisi masyarakat sipil, termasuk LBH-AP PP Muhammadiyah, melaporkan pemagaran laut ini ke Mabes Polri karena dianggap misterius dan merugikan nelayan. Mereka berharap polisi melakukan investigasi untuk mengungkap dalang dan memproses secara hukum.
Petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan terjun ke lokasi pemagaran laut 30,16 km di Tangerang, Banten, Kamis . ANTARA/HariantoKetua Riset dan Advokasi LBH-AP PP Muhammadiyah, Ghufroni mengatakan, kedatangannya lantaran hingga saat ini tidak ada pihak yang bertanggungjawab atas pemagaran laut .
“Secara resmi kami akan menyampaikan pengaduan kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan adanya pemagaran laut yang dianggap misterius oleh banyak orang,” katanya, saat di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat . Ghufroni berharap, pihak kepolisian mau melakukan investigasi soal hal ini, agar terungkap siapa dalang yang melakukan pemagaran yang merugikan banyak pihak.Selain itu, pagar bayang baling-baling kapal dan jaring milik nelayan yang rusak akibat pemagaran tersebut.
“Terutama para nelayan yang kesulitan mencari ikan karena adanya pagar yang mengelilingi pantai, sehingga memaksa nelayan untuk berlayar lebih jauh dan tentu memakan biaya yang cukup besar,” tambahnya.
PEMAGARAN LAUT POLISI Investigasi Nelayan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Menargetkan Produksi Perikanan Sebesar 24,58 Juta Ton pada 2025Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menargetkan produksi perikanan sebesar 2458 juta ton pada 2025
Baca lebih lajut »
Kebijakan Perikanan yang Ambigu: Tantangan dan Upaya Kementerian Kelautan dan PerikananArtikel ini membahas tantangan dan upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengatasi kebijakan perikanan yang ambigu. Selama 25 tahun, sektor perikanan dan kelautan belum memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan nelayan, bangsa, dan negara. Kebijakan perikanan yang rapuh, disrupsi pembangunan, kurangnya data dan riset, serta pembiayaan yang terbatas menjadi beberapa faktor yang mengancam sektor ini. Artikel ini juga mengulas kasus penangkapan ikan terukur (PIT) yang tertunda dan perlunya perbaikan data basis stok ikan.
Baca lebih lajut »
Dialog Kolaborasi Tingkatkan Sektor Kelautan dan PerikananDialog membahas kondisi dan kendala sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
Baca lebih lajut »
Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Dukung Swasembada & Hilirisasi Pangan, Usulkan Ikan Jadi Menu Program MBGBerita Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Dukung Swasembada & Hilirisasi Pangan, Usulkan Ikan Jadi Menu Program MBG terbaru hari ini 2024-12-19 09:25:52 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tindak Lanjuti Pagar Bambu di Laut TangerangDirektorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) akan menelusuri pelaku pemagaran pada wilayah kelautan di Kabupaten Tangerang. Pihaknya juga telah menyegel dan memasang larangan adanya aktivitas pemagaran ilegal tersebut.
Baca lebih lajut »
Pagar Laut di Tangerang Disegel Kementerian Kelautan dan PerikananKKP RI menyegel pagar bambu di perairan Tangerang karena melanggar aturan izin, berdampak negatif bagi nelayan, dan merusak ekosistem laut. Pagar tersebut dipasang tanpa izin dan telah merugikan masyarakat lokal, menyebabkan penurunan hasil tangkapan ikan dan kesulitan melaut bagi nelayan di sekitar area tersebut.
Baca lebih lajut »