Koalisi masyarakat sipil mengritik rencana penambahan wewenang lembaa penegak hukum. Mereka mendorong lembaga pengawasan diperkuat.
TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi masyarakat sipil mengkritik keras wacana penambahan kewenangan lembaga-lembaga penegak hukum dan militer lewat wacana revisi Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Mereka menilai dengan aturan yang ada saat ini, lembaga penegak hukum maupun militer berulang kali menyalahgunakan wewenang yang berujung pada praktik korupsi, kekerasan dan penyimpangan lainnya.
Di kepolisian, kasus pemerasan kepada penonton Djakarta Warehouse Project di JIExpo Kemayoran oleh polisi aktif menjadi salah satu contohnya. Mabes Polri lalu menahan 18 anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan tersebut. Dari Kejaksaan Agung, ada kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang tertangkap korupsi pada 2019 silam. Pinangki terbukti menerima suap sebesar US$ 500 ribu dari Djoko Tjandra, buronan kasus korupsi Bank Bali.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Pemagaran Laut Misterius ke PolisiPetugas dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan inspeksi ke lokasi pemagaran laut di Tangerang, Banten. Koalisi masyarakat sipil, termasuk LBH-AP PP Muhammadiyah, melaporkan pemagaran laut ini ke Mabes Polri karena dianggap misterius dan merugikan nelayan. Mereka berharap polisi melakukan investigasi untuk mengungkap dalang dan memproses secara hukum.
Baca lebih lajut »
Muhammadiyah-Koalisi Sipil Minta Pagar 30 Km di Laut Tangerang Dicabut!LBHAP PP Muhammadiyah dan koalisi masyarakat sipil melayangkan somasi kepada yang terlibat dalam pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di laut Tangerang.
Baca lebih lajut »
Apresiasi Pembongkaran Pagar Laut, Masyarakat Sipil Tetap Minta Penanganan KomprehensifPembongkaran semestinya tidak menggunakan sumber daya milik negara, tetapi dibongkar sendiri oleh pemilik atau pelaku penananam pagar bambu di perairan Tangerang.
Baca lebih lajut »
Muhammadiyah dan Koalisi Sipil Adukan Pagar Laut Ilegal ke Bareskrim PolriGufroni berharap dengan pengaduan tersebut polisi bisa menelusuri dan menginvestigasi siapa dalang di balik pemagaran itu
Baca lebih lajut »
Masyarakat Sipil Didukung untuk Membantu Inventarisasi Hutan NasionalMengusulkan inventarisasi hutan nasional untuk memperluas kawasan untuk pangan dan tanaman industri saat ini.
Baca lebih lajut »
100 Hari Prabowo-Gibran: Kendala Penegakan Hukum dan Harapan Masyarakat SipilDirektur LBH Bali Rezky Pratiwi mengkaji kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertamanya, menyoroti isu-isu yang dianggap serupa dengan pemerintahan sebelumnya dan perlunya pengawasan masyarakat sipil.
Baca lebih lajut »