Direktur LBH Bali Rezky Pratiwi mengkaji kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertamanya, menyoroti isu-isu yang dianggap serupa dengan pemerintahan sebelumnya dan perlunya pengawasan masyarakat sipil.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan 100 hari masa kerja sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Direktur Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) LBH Bali Rezky Pratiwi, memberikan komentar mengenai kinerja pemerintahan dalam 100 hari pertamanya dan membandingkannya dengan pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, periode ini sangat penting bagi masyarakat untuk memantau arah kebijakan Prabowo melalui berbagai keputusan pemerintah, khususnya terkait penegakan hukum di masa depan. Rezky Pratiwi menyoroti beberapa isu yang dianggap masih berjalan seperti pada era pemerintahan Jokowi. Ia menekankan bahwa sejumlah fenomena hukum mendesak, yang seharusnya ditangani dengan cepat oleh pemerintahan baru, justru diabaikan dan gagal ditangani secara efektif. Sebagai contoh, Rezky mencantumkan kasus kekerasan aparat yang masih sering terjadi. Meskipun publik sering menyoroti kasus kekerasan oleh polisi dan ada banyak aduan pelanggaran HAM terhadap Polri, evaluasi terhadap lembaga ini tidak menjadi prioritas. Meskipun demikian, Polri menempati posisi kedua penerima anggaran jumbo APBN 2025 sebesar Rp126,62 triliun, setelah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan anggaran Rp166,26 triliun.Rezky juga menyoroti perampasan ruang hidup dalam sejumlah proyek serta penempatan orang-orang dengan latar belakang militer dan pemberian tugas strategis yang berhubungan dengan sipil. Ia menilai bahwa pemerintah secara terang-terangan menunjukkan sikap lemah terhadap koruptor melalui pernyataan Presiden Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, mengenai pengampunan koruptor. Pesimisme terhadap penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu juga dapat dilihat dari pernyataan Yusril yang menyebut tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Lebih lanjut, Rezky merinci beberapa kendala dalam menegakan hukum di Indonesia. Ia menyatakan bahwa korupsi dan mafia di lembaga penegak hukum, serta sejumlah kasus suap dan praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum semakin menguatkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga ini. Selain itu, ia menilai bahwa lemahnya kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum serta langgengnya impunitas turut berkontribusi dalam pelemahan penegakan hukum di Indonesia. Rezky berharap bahwa pengawasan masyarakat sipil terhadap jalannya pemerintahan saat ini menjadi kunci untuk memperbaiki situasi hukum. Ia juga menyoroti berbagai laporan kasus hukum yang mendominasi di Bali, seperti pelanggaran hak dalam isu perburuhan, pelanggaran hak kelompok rentan, serta berbagai masalah terkait ruang sipil, agraria dan lingkungan. Secara keseluruhan, LBH Bali mencatat berbagai isu yang perlu diperhatikan dan diatasi oleh pemerintah dalam menjaga hak-hak dan kesejahteraan masyarakat.
PENEGAKAN HUKUM PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN 100 HARI REZKY PRATW
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Polemik Utusan Khusus Presiden dalam 100 Hari Pemerintahan Prabowo-GibranJelang 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran banyak agenda penting yang telah dilakukan. Di sisi lain, sejumlah polemik juga tidak dapat dihindari.
Baca lebih lajut »
Menteri Agama Nasaruddin Umar Dinilai Terbaik dalam 100 Hari Pertama Kabinet Prabowo-GibranMenteri Agama Nasaruddin Umar meraih penilaian terbaik dalam 100 hari pertama pemerintahan Kabinet Prabowo-Gibran. Penilaian ini berdasarkan Evaluasi Kinerja Menteri Kabinet Merah Putih (KMP) yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Nasaruddin Umar mendapatkan skor tertinggi dalam evaluasi ini, mendekati angka sempurna, yang mencerminkan apresiasi tinggi terhadap kebijakan di sektor agama. Survei Harian Kompas juga menempatkan Nasaruddin sebagai menteri dengan citra positif tertinggi.
Baca lebih lajut »
100 Hari Kerja Prabowo-Gibran: GobraMangkir dalam Deretan Agenda PentingWapres Gibran batal hadiri agenda, termasuk program unggulannya sendiri. Prediksi ke depan soal Prabowo-Gibran.
Baca lebih lajut »
Ahmad Sahroni Apresiasi Kinerja Prabowo-Gibran dan Jaksa Agung dalam 100 Hari PertamaPolitikus NasDem Ahmad Sahroni menyatakan bahwa kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam 100 hari pertamanya sudah baik, khususnya kinerja Jaksa Agung yang dinilai telah bekerja baik dalam menindak para jaksa yang nakal. Selain itu, Kejagung juga menyatakan siap mendukung KPK dalam proses ekstradisi buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin.
Baca lebih lajut »
Kinerja Manufaktur Indonesia Ekspansif dalam 100 Hari Pemerintahan Prabowo-GibranDalam 100 hari pemerintahannya, sektor manufaktur Indonesia menunjukkan kinerja yang positif dengan kembali ke fase ekspansif. Hal ini ditandai dengan peningkatan Indeks Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI). Kementerian Perindustrian menilai kinerja positif ini sebagai hasil dari berbagai program pemerintah yang mendukung pertumbuhan industri, seperti hilirisasi industri dan pemberian makan bergizi gratis.
Baca lebih lajut »
HAM dalam 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran Dikritik LemahPeneliti Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) menyatakan bahwa performa hak asasi manusia dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran tidak menunjukkan progres signifikan. Hasil penelitian menunjukkan skor indikator performa hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran hanya berkisar 0,1 dari skala 0 sampai 1. Peneliti menilai orientasi HAM dalam peraturan perundangan-undangan yang dihasilkan sangat lemah dan memperlakukan HAM sebagai elemen minoritas.
Baca lebih lajut »