Koalisi Guru Besar Desak Jokowi Batalkan Pelantikan Pegawai KPK

Indonesia Berita Berita

Koalisi Guru Besar Desak Jokowi Batalkan Pelantikan Pegawai KPK
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 tempodotco
  • ⏱ Reading Time:
  • 21 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 63%

Koalisi Guru Besar Desak Jokowi Batalkan Pelantikan Pegawai KPK TempoNasional

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 77 guru besar antikorupsi yang mencangkup Emil Salim hingga Azyumardi Azra, mendesak Presiden Joko Widodo menghentikan rencana pelantikan pegawai KPK yang rencananya digelar hari ini, Selasa, Juni 2021. Mereka menilai banyak problematika yang mengiringi proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN, termasuk di antaranya pemecatan 51 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan .

'Ditambah dengan berbagai permasalahan yang kerap diperlihatkan oleh Pimpinan KPK itu sendiri,' kata Atip.Masalah ketiga, adalah permasalahan di internal KPK akan memicu kembali menurunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Mengacu pada temuan Transparency International, Atip mengatakan IPK Indonesia mengalami penurunan sangat signifikan pada tahun 2020 lalu, baik dari segi peringkat maupun poin.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

tempodotco /  🏆 12. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

77 Guru Besar Minta Jokowi Batalkan Pelantikan Pegawai KPK Jadi ASN77 Guru Besar Minta Jokowi Batalkan Pelantikan Pegawai KPK Jadi ASNKoalisi Guru Besar Antikorupsi meminta Jokowi membatalkan pelantikan pegawai KPK yang lolos menjadi ASN. Kenapa? KPK
Baca lebih lajut »

Guru Besar FH Unpad Usul Pelantikan Pegawai KPK Jadi ASN DibatalkanGuru Besar FH Unpad Usul Pelantikan Pegawai KPK Jadi ASN DibatalkanMenurut Guru Besar FH Unpad Atip Latipulhayat, proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui TWK tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Baca lebih lajut »

Bukan Ditunda, Guru Besar FH Unpad Sarankan Pelantikan Pegawai KPK Jadi ASN Dibatalkan - Tribunnews.comBukan Ditunda, Guru Besar FH Unpad Sarankan Pelantikan Pegawai KPK Jadi ASN Dibatalkan - Tribunnews.comProses alih status pegawai KPK menjadi ASN lewat tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak substansial.
Baca lebih lajut »

Ingin Berhenti Merokok? Guru Besar UGM: Perlu Komitmen IniIngin Berhenti Merokok? Guru Besar UGM: Perlu Komitmen IniGuru Besar FKKMK Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan penjelasan mengenai cara berhenti merokok.
Baca lebih lajut »

Ketua Komisi X : Guru Lebih Layak PNS daripada Pegawai KementerianKetua Komisi X : Guru Lebih Layak PNS daripada Pegawai KementerianKeputusan pemerintah mengundurkan jadwal pembukaan rekruitmen ASN tahun 2021 harus dimanfaatkan untuk memperbaiki pola rekruitmen seperti pengarusutamaan pengangkatan...
Baca lebih lajut »

PTM di Temanggung Tunggu Vaksinasi Guru 100 PersenPTM di Temanggung Tunggu Vaksinasi Guru 100 PersenSampai saat ini progres vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik masih kurang dari 50 persen, itu pun baru dosis pertama.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-25 18:00:10