Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bachtiar, mempertanyakan Undang-Undang (UU) Penyiaran yang dinilai tidak selaras ...
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri , Bachtiar saat menjadi pembicara dalam Rapat Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu .
“KPI dari sisi undang-undangnya diatur sendiri, yakni UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, ini tidak nyambung dengan UU Pemda," ujarnya dalam rilis yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu. Akan tetapi, katanya, tiba-tiba dalam UU tersebut disebutkan bahwa KPI di daerah dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .Penyelenggaraan digitalisasi terkendala revisi UU Penyiaran di DPR
“APBD provinsi akan dievaluasi Kemendagri, jadi kami pastikan sepanjang teman-teman sudah ada proposalnya nanti kita evaluasi, kalau tidak kasih hibah ke KPID pasti akan dievaluasi," kata Bachtiar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
AFPI: UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Fintech Sudah MendesakAFPI menyatakan UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Fintech sudah mendesak karena pertumbuhan usaha di sektor tersebut begitu besar.
Baca lebih lajut »
Buzzer Politik Belum Diatur dalam UU ITESepanjang konten yang “didengungkan” adalah benar dan tidak mengandung kebencian dan SARA, buzzer tidak bisa dijerat UU ITE.
Baca lebih lajut »
Bamsoet Ingatkan 'Bola' UU KPK Ada di Tangan PemerintahKetua MPR menilai tak perlu ada lagi demonstrasi yang berujung kerusuha. Dia mengingatkan ada langkah uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap UU KPK.
Baca lebih lajut »
DPR Dukung Pembatalan UU KPK Lewat MK, Bukan PerppuDesakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipandang tidak relevan...
Baca lebih lajut »
Bawaslu Dorong Revisi UU Pilkada, Larang Eks Napi KoruptorAnggota Bawaslu Rahmat Bagja mendorong DPR untuk melakukan revisi UU Pemilu, yang bisa mencantumkan larangan napi koruptor maju di Pilkada 2020.
Baca lebih lajut »
Revisi UU MD3 dan Pimpinan MPR, Potret Pragmatisnya Politisi KitaPimpinan MPR direvisi, dari 7 menjadi 10. Potret terang benderang betapa pragmatisnya politisi kita.
Baca lebih lajut »