Menurut Amnesty International, terdapat tujuh pasal yang dianggap bermasalah dan rawan bagi eksistensi pekerja.
"Pertama, RUU Cipta Kerja mencabut Pasal 59 UU Ketenagakerjaan. Pencabutan ini menghilangkan jangka waktu maksimum perjanjian kerja sementara, jangka waktu perpanjangan maksimum, dan kondisi lain," ujar Direktur EksekutifRUU Cipta Kerja Atur Libur Hanya Sehari Per Pekan, Kelompok Buruh: Mirip Perbudakan
Kedua, RUU Cipta Kerja menambahkan Pasal 77A, yang memungkinkan peningkatan waktu kerja lembur atau overtime untuk sektor tertentu. Jumlah kompensasi untuk jam kerja ekstra tersebut ditentukan pemberi kerja melalui skema masa kerja dan bukan tatif yang ditetapkan pemerintah.minimum kota/kabupaten , sebagai salah satu dasar upah minimum bagi pekerja.
Menurut Usman, ketentuan ini akan memukul rata standar upah minimum di semua kota dalam satu provinsi. Dengan skema itu, maka aturan tersebut berisiko menurunkan upah pekerja. Keempat, RUU Cipta Kerja mengubah rumus penghitungan upah minimum dalam Pasal 88D dengan menghilangkan tingkat inflasi yang sebelumnya diperhitungkan dalam perhitungan upah minimum.Halaman Selanjutnya
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Satgas Minta Unair Jelaskan Kajian Obat Covid-19 |Republika OnlineSatgas menegaskan transparansi riset obat Covid-19 sangat penting.
Baca lebih lajut »
RUU Cipta Kerja Ingin Ciptakan Lebih Banyak Lapangan KerjaMenurut Sofyan Djalil, RUU Cipta Kerja dibuat untuk menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja.
Baca lebih lajut »
Catatan KoDe Inisiatif soal Penghapusan Sejumlah Hak Pekerja dalam RUU Cipta KerjaLembaga Riset Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif menyoroti sejumlah penghapusan hak-hak pekerja dalam omnibus law RUU Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
YLBHI Minta Pemerintah Tidak Libatkan Pendengung - Nasional - koran.tempo.coYLBHI Minta Pemerintah Tidak Libatkan Pendengung
Baca lebih lajut »
Pembentukan Tim Perumus RUU Cipta Kerja, KASBI Nilai Hanya untuk Tutupi KekeliruanKASBI menyebutkan, pembentukan Tim Perumus RUU Cipta Kerja hanya sebagai syarat formalitas untuk tutupi kekeliruan.
Baca lebih lajut »