YLBHI Minta Pemerintah Tidak Libatkan Pendengung
JAKARTA – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia meminta pemerintah tidak mengerahkan pendengung untuk mensosialisasi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Permintaan ini disampaikan setelah puluhan artis dan pemengaruh mengampanyekan RUU Cipta Kerja dan tanda pagar #IndonesiaButuhKerja di media sosial, pekan lalu.
Mulai awal tahun ini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat bekerja cepat menggodok RUU Cipta Kerja. Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar pembahasan RUU diselesaikan dalam waktu 100 hari. Pada pekan lalu, puluhan artis dan pemengaruh mengampanyekan tanda pagar #IndonesiaButuhKerja, yang merupakan dukungan terhadap pembahasan omnibus law.
Penggagas Jaringan Bonus Demografi , Riswanda, memastikan organisasinya tidak dibayar pemerintah untuk mempromosikan RUU Cipta Kerja. Ia mengklaim lembaganya mengumpulkan dana dari para akademikus dan pengusaha muda untuk membayar artis supaya substansi RUU Cipta Kerja mudah dicerna publik."Keuntungan bagi kami. Kalau dijurnalkan, bisa dijadikan riset tentang kebijakan publik, bahwa sosialisasi bisa dilakukan secara edukatif," ucapnya.
Meski begitu, Elen mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang turut menyebarkan RUU Cipta Kerja."Itu yang sangat kami perlukan dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan penciptaan lapangan kerja."
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Perpanjang Program Listrik Gratis, Pemerintah Minta Masyarakat Tidak BorosPemerintah meminta kepada pelanggan listrik golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA subsidi untuk tidak melakukan pemborosan konsumsi listrik | Money
Baca lebih lajut »
MUI Minta Pemerintah Adil dalam Kebijakan Belajar |em|Online|/em| |Republika OnlineBanyak orang tua belum memahami bagaimana pembelajaran menggunakan sistem online.
Baca lebih lajut »
Sandiaga Uno Minta Pemerintah Fokus Selamatkan UMKM yang Terdampak Pandemi'Buat saya, UMKM perannya sangat strategis, membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian,' kata Sandiaga.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Pusat Minta Babel untuk Tingkatkan Ketahanan PanganMenurut Erzaldi, pemerintah pusat sangat mendukung kebijakan Pemprov Babel dalam memanfaatkan potensi yang ada untuk menjaga ketahanan pangan di Babel.
Baca lebih lajut »
Impor Bahan Baku Menyusut, BPS Minta Pemerintah Waspada |Republika OnlinePenurunan impor bahan baku akan berpengaruh pada industri manufaktur.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Realisasi APBNKetua DPR menilai, berdasarkan realisasi APBN 2019 sebesar 90,6 persen atau Rp1.960,6 triliun, pemerintah masih harus meningkatkan kinerja dalam mengelola APBN.
Baca lebih lajut »