JK soal Perppu KPK: Itu Jalan Terakhir, Masih Ada Judicial Review

Indonesia Berita Berita

JK soal Perppu KPK: Itu Jalan Terakhir, Masih Ada Judicial Review
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 detikcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 31 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 16%
  • Publisher: 51%

Wapres Jusuf Kalla atau JK menanggapi usulan agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Seperti apa tanggapannya? JusufKalla PerppuKPK

atau JK menanggapi usulan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu KPK. JK menuturkan warga yang keberatan dengan UU KPK yang baru disahkan DPR bisa mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi .

" Didiskusikan, didebatkan, cukupkan dengan debat-debat per hari itu. Tapi saya kira sangat penting itu jalan terakhir ya. Masih ada jalan yang konstitusional, yaitudi MK," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa .Terkait izin penyadapan ke Dewan Pengawas, JK mengatakan KPK nantinya hanya diminta untuk melapor setiap minggunya.

"Ya nanti ada dikelola dengan baik nanti. Bahwa dulu yang didiskusikan adalah katakanlah pos audit. Bukan izin. Tapi laporan tiap minggu siapa. Ada kecepatan, tapi ada juga kontrol," tutur JK.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

detikcom /  🏆 29. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Syamsuddin Haris: Pemakzulan karena Perppu KPK itu pembodohan publikSyamsuddin Haris: Pemakzulan karena Perppu KPK itu pembodohan publikPeneliti LIPI, Prof Dr Syamsuddin Haris, mengatakan, selentingan isu yang berkembang tentang penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ...
Baca lebih lajut »

Perppu KPK, Desakan Itu Makin KuatPerppu KPK, Desakan Itu Makin KuatPresiden Jokowi mempertimbangkan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang akan mencabut UU KPK. Namun, sejumlah pihak menilai penerbitan perppu harus dilakukan.
Baca lebih lajut »

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva: Mustahil Jokowi Dimakzulkan karena Perppu: Itu Hak Subjektif Presiden - Tribunnewswiki.comMantan Ketua MK Hamdan Zoelva: Mustahil Jokowi Dimakzulkan karena Perppu: Itu Hak Subjektif Presiden - Tribunnewswiki.comMantan Ketua MK Hamdan Zoelva: Mustahil Jokowi Dimakzulkan karena Perppu: Itu Hak Subjektif Presiden via tribunnewswiki
Baca lebih lajut »

Survei LSI: 12,9% Masyarakat Tolak Presiden Terbitkan Perppu KPKHasil survei LSI menemukan fakta bahwa 76,3 persen masyarakat setuju Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »

LSI: Mayoritas Publik Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPKLSI: Mayoritas Publik Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPK76,3 persen responden LSI setuju agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »

LIPI Sarankan Jokowi Terbitkan Perppu KPK Setelah Pelantikan PresidenLIPI Sarankan Jokowi Terbitkan Perppu KPK Setelah Pelantikan PresidenKepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-04-06 23:55:41