Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu KPK.
- Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris berharap Presiden Joko Widodo menerbitkan"Titik tolaknya adalah 17 Oktober sebab itu satu bulan sesudah 17 September di mana disepakati DPR dan pemerintah UU KPK direvisi. Walaupun Presiden Jokowi tidak tanda tangan UU yang disepakati tadi itu bisa tetap sah berlaku.
"Nah kalau penerbitan Perppu itu dilakukan setelah 17 Oktober tapi sebelum pelantikan mungkin ada kekhawatiran pelantikan akan terganggu, misalnya ada parpol yang tidak hadir di Senayan. Memang yang paling aman sesudah pelantikan presiden, tapi sebelum pembentukan kabinet. Itu waktu yang paling pas," ucapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Perppu KPK, Jokowi Diminta Abaikan Penolakan Elite ParpolTokoh-tokoh partai yang kini menolak akan kembali mendukung jika Jokowi menerbitkan perppu.
Baca lebih lajut »
PAN Perkirakan Jokowi Tak Akan Keluarkan Perppu KPKMerujuk pada pernyataan sekitar lingkungan istana, Ketua DPP PAN menilai Jokowi tak akan menerbitkan Perppu KPK dan menyilakan UU KPK untuk digugat ke MK.
Baca lebih lajut »
Emil Salim dkk Minta Jokowi Tak Takut Terbitkan Perppu KPKSejumlah tokoh yang mengikuti pertemuan dengan Presiden RI Jokowi di Istana Merdeka pada 26 September lalu meminta Jokowi tak perlu takut terbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR soal Perppu KPK: Tunggu Usai Pelantikan JokowiKetua DPR Puan Maharani meminta masyarakat tak meributkan soal revisi UU KPK, setidaknya menunggu hingga Jokowi-Ma'ruf dilantik pada 20 Oktober nanti.
Baca lebih lajut »
Jokowi Tak Ada Kabar soal Perppu KPK, PKS: Presiden Tak Boleh Dilema'Saya sarankan Presiden keluar dari dilema itu. Presiden nggak boleh dilema. Harus miliki satu pandangan terkait arah pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan,' ujar Nasir. PerppuKPK PKS
Baca lebih lajut »
Eks Ketua KPK Sebut Jokowi Tak Bisa Dimakzulkan karena PerppuMantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki menyebut DPR hanya punya opsi menerima atau menolak Perppu KPK. Bukan memakzulkan Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »