76,3 persen responden LSI setuju agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil riset Lembaga Survei Indonesia mendapati bahwa, mayoritas masyarakat mendukung Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait revisi UU KPK. LSI berpendapat, masyarakat akan berada di belakang Presiden berkenaan dengan penerbitan Perppu KPK.
Berpaku pada hasil survei, sebesar 86,6 persen responden mengetahui bahwa, demonstrasi itu dilakukan salah satunya guna menentang revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dari hasil tersebut, sebanyak 60,7 persen mengaku mendukung aksi unjuk rasa yang telah dilakukan itu. Sebanyak 70,9 persen dari mereka menyebut jika revisi UU telah melemahkan KPK."Dengan kata lain ada aspirasi publik yang kuat bahwa karena UU KPK hasil revisi itu melemahkan KPK maka akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi," kata Ditektur Eksekutif LSI Djayadi Hanan di Jakarta, Ahad .
Survei dilakukan pada 4 hingga 5 Oktober tahun ini. Toleransi kesalahan survei diperkirakan 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dibiayai sepenuhnya oleh LSI.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Survei LSI: 76,3 Persen Responden Setuju Presiden Terbitkan Perppu KPKMayoritas responden setuju jika Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Emil Salim dkk Minta Jokowi Tak Takut Terbitkan Perppu KPKSejumlah tokoh yang mengikuti pertemuan dengan Presiden RI Jokowi di Istana Merdeka pada 26 September lalu meminta Jokowi tak perlu takut terbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Soal Perppu KPK, Jokowi Diminta Abaikan Penolakan Elite ParpolTokoh-tokoh partai yang kini menolak akan kembali mendukung jika Jokowi menerbitkan perppu.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR soal Perppu KPK: Tunggu Usai Pelantikan JokowiKetua DPR Puan Maharani meminta masyarakat tak meributkan soal revisi UU KPK, setidaknya menunggu hingga Jokowi-Ma'ruf dilantik pada 20 Oktober nanti.
Baca lebih lajut »
Jokowi Tak Ada Kabar soal Perppu KPK, PKS: Presiden Tak Boleh Dilema'Saya sarankan Presiden keluar dari dilema itu. Presiden nggak boleh dilema. Harus miliki satu pandangan terkait arah pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan,' ujar Nasir. PerppuKPK PKS
Baca lebih lajut »
Eks Ketua KPK Sebut Jokowi Tak Bisa Dimakzulkan karena PerppuMantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki menyebut DPR hanya punya opsi menerima atau menolak Perppu KPK. Bukan memakzulkan Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »