Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat meminimalisir praktik korupsi ...
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance Faisal Basri , Direktur Program Indef Esther Sri Astuti dalam diskusi Ekonomi Politik Korupsi di Jakarta, Senin .
"Pengusaha baik asing maupun lokal inginnya bersih dan ada kemudahan untuk proses perizinan usaha. Investor, akan menghindari negara yang tingkat korupsinya tinggi," ujar ekonom senior Indef Faisal Basri dalam diskusi bertema Ekonomi Politik Korupsi di Jakarta, Senin. "Terlihat dari naiknya skor indeks kemudahan berbisnis yang ternyata beriring dengan membaiknya indeks persepsi korupsi," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
INDEF nilai APBN belum mampu tekan kemiskinan dan ketimpanganPengamat Ekonomi Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ...
Baca lebih lajut »
PB HMI NIlai Perppu KPK Belum DiperlukanPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) belum diperlukan. RevisiUUKPK
Baca lebih lajut »
Demokrat Nilai Belum Ada Urgensi Jokowi Terbitkan Perpu KPKWakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan menilai belum ada urgensi Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu KPK.
Baca lebih lajut »
Dukung UU KPK Hasil Revisi, Demokrat Nilai Perppu Tak Ada Urgensinya'Kami melihat, silahkan saja (Presiden menerbitkan Perppu KPK). Tapi, kami melihat, tidak ada urgensinya,' ujar Syarief.
Baca lebih lajut »
PDIP Siap Pasang Badan Untuk Jokowi Hadapi 'Goyangan' Isu UU KPKHasto mengatakan PDI Perjuangan percaya terhadap komitmen Presiden Jokowi di dalam melakukan pemberantasan korupsi yang lebih berkeadilan dengan melalukan revisi UU KPK.
Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi Diminta tidak Merilis Perppu UU KPK, Kenapa?Presiden Joko Widodo diminta tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PresidenJokowi
Baca lebih lajut »