Pemutusan hubungan kerja agaknya menjadi momok bagi para tenaga kerja, terutama ketika kondisi ekonomi kurang menggembirakan dan menyulitkan keuangan ...
Para peserta pelatihan vokasi bidang perhotelan berfoto bersama. Pelatihan digelar BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB dan LPKN Mataram
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mengatakan melihat besarnya data klaim ini pihaknya menyadari besarnya PHK di kalangan pekerja.Untuk itu para pekerja yang di PHK ini akan diberi pelatihan agar siap meraih pekerjaan berikutnya atau masuk ke sektor informal. Dalam pelatihan vokasi bagi para korban PHK itu, BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB menggandeng Lembaga Pendidikan Kompetensi Nasional Mataram.
Ia juga berharap program tersebut membantu perusahaan dalam memperoleh karyawan dengan keahlian yang siap pakai dan sesuai kebutuhan. Ia menilai program tersebut sangat baik dan sejalan dengan visi serta program kerja yang dicanangkan Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan NTB, Sony Suharsono mengatakan pihaknya selalu memberikan manfaat pasti kepada para peserta, yang terbaru adalah program vokasi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BPJS Ketenagakerjaan siapkan pelatihan pekerja ter-PHK, ini syaratnyaBPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur siap memberikan pelatihan kepada tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan menggandeng ...
Baca lebih lajut »
BPJS-TK gandeng LPKN Mataram latih pekerja terkena PHKBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Cabang Nusa Tenggara Barat menggandeng Lembaga Pendidikan Kompetensi Nasional (LPKN) Mataram ...
Baca lebih lajut »
Rachmat Gobel apresiasi kinerja BPJS KetenagakerjaanWakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel memberikan apresiasinya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) yang turut serta membangun dan ...
Baca lebih lajut »
Rencana Pemerintah Terbitkan Inpres Sanksi Peserta BPJS Kesehatan yang Menunggak Berpotensi MalaadministrasiAnggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, tidak seharusnya inpres mengatur tentang sanksi karena akan membatasi hak-hak orang.\n\n
Baca lebih lajut »
Ini Fakta Penting Layanan BPJS yang Perlu DiketahuiAnda yang memiliki pertanyaan fasilitas dan pelayanan BPJS Kesehatan bisa cek ini.
Baca lebih lajut »
Penunggak Iuran BPJS Perlu Dihukum Nggak Sih?Defisit keuangan BPJS Kesehatan diproyeksi mencapai Rp 32 triliun hingga akhir 2019. Hal ini dipicu oleh banyaknya tunggakan yang dilakukan oleh peserta.
Baca lebih lajut »