Anggota Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan pandangan resmi pihaknya agar polemik UU KPK diselesaikan lewat MK atau legislative review di DPR.
di Mahkamah Konstitusi atau melalui"Pandangan resmi kami di fraksi, sebaiknya tetap melalui Judicial Review dan Legislative Review. Sedikit memakan waktu tetapi prosesnya lebih sehat, ada di jalur hukum, bukan dengan hasil tarik menarik kepentingan politik," kata anggota DPR dari fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno melalui pesan singkat, Selasa .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Fraksi PDIP: Pembatalan UU KPK harus lewat 'judicial review'Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto menyampaikan, pembatalan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ...
Baca lebih lajut »
Fraksi PDIP: Pembatalan Revisi UU KPK Lewat MK, Bukan PerppuBambang Wuryanto menilai pembatalan lewat MK tidak memenuhi unsur.
Baca lebih lajut »
PDIP: Tidak ada Kegentingan Memaksa untuk Terbitkan Perppu KPKSekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebut 70 persen lebih masyarakat setuju Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
PDIP Yakinkan Jika Tak Ada Kegentingan untuk Terbitkan Perppu KPKPDIP memastikan bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas hasil revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK.
Baca lebih lajut »
Politikus PDIP: Perppu KPK Bisa Jadi Diktator KonstitusiPDIP meminta semua pihak tidak mendesak Jokowi mengeluarkan perppu.
Baca lebih lajut »
PDIP: Perppu KPK Bisa Jadi Bentuk Diktator Terhadap KonstitusiSikap resmi PDIP, kata Masinton meminta semua pihak tidak mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.
Baca lebih lajut »