Fraksi Partai Golkar di Senayan belum mendengar kabar bakal ada penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memuluskan revisi Undang
Fraksi Partai Golkar di Senayan belum mendengar kabar bakal ada penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk memuluskan revisi Undang Undang Nomor 13/2019 tentang MPR, DPR , DPR D, DPD .“Dia usulin apa enggak. Belum ada ni, belum ada kedengeran,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis .
“Bukan masalah urgensi ada apa nggak. Tetapi ini kan politik, itu kan dinamis. Sampai sekarang ini kan perkembangannya belum ada. Belum ada, hanya selentingan-selentingan. Tapi kan pada saat kita ketemu ketua-ketua fraksi juga belum ada yang ngomong gitu. Jadi ya kita tunggu aja, kita lihat apakah ada apa nggak,” tuturnya.
“Kemarin yang saya dengar itu kan ada yang mengusulkan beberapa fraksi, semua itu masuk dari pimpinan, semua fraksi masuk dari pimpinan. Tapi kan belum ada anggapan dari kawan-kawan fraksi lainnya. Kita tunggu aja lah itu seperti apa,” pungkasnya. Mulanya, Deddy Sitorus merespons pertanyaan soal bagaimana respons PDIP sebagai partai politik peraih suara terbanyak di Pileg 2024 berdasarkan rekapitulasi akhir KPU RI.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Partai Vietnam Kunjungi Golkar, Dave Laksono: Kita Undang Mereka di HUT ke-60 GolkarPartai Golkar, menerima kunjungan Partai Politik Vietnam. Pertemuan kedua partai beda negara itu, sekaligus membahas kerja sama yang sebenarnya selama ini sudah terjalin.
Baca lebih lajut »
Ketua MK: Pengujian undang-undang yang belum berlaku bersifat prematurKetua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan bahwa dalam perkara pengujian undang-undang yang belum berlaku, MK cenderung mengambil sikap menyatakan ...
Baca lebih lajut »
Netflix Mau Diatur Undang-Undang, RI Bakal Berubah TotalDraft Revisi Undang-undang Penyiaran sedang digodok.
Baca lebih lajut »
Kembali ke Khitah Undang-Undang PersUndang-Undang Pers memberikan perlindungan hukum kepada pers nasional, bukan kepada media dan wartawan abal-abal.
Baca lebih lajut »
Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016, Ini Pokok PembahasannyaUndang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Thailand Sahkan Undang-Undang Ganja MedisThailand akan melegalkan ganja untuk penggunaan medis.
Baca lebih lajut »